EKSPOSKALTIM, Bontang- Tunggakan pembayaran air bersih di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas III Bontang kini telah sampai tahap mediasi oleh lembaga legislatif Bontang.

Dalam rapat kerja yang digelar di ruang rapat DPRD Bontang. Para legislator meminta kejelasan permasalahan yang sebenarnya terjadi.

Rapat dipimpin Ketua Komisi II DPRD Bontang Ubayya serta dihadiri sejumlah anggota Komisi II, Kepala Lapas Kelas III Bontang Heru Yuswanto, Manajer Media, CSR dan External Relations Badak LNG Bushori Sunaryo, dan perwakilan PDAM Bontang Budi.

Rapat dimulai dengan mendengar penjelasan Kepala Lapas Heru Yuswanto terkait kesulitan pelunasan tunggakan air bersih kepada PDAM.

“Kondisinya saat ini kalau suplai air dari PDAM itu cukup, hanya saja anggaran untuk membayar tagihan air sangat minim. Untuk Februari saja kebingungan membayarnya, karena anggaran tahun ini sudah terpotong untuk pembayaran tahun lalu,” katanya, dalam mediasi di ruang rapat DPRD Bontang, Senin (20/3) siang.

Dia menjelaskan, total anggaran pada periode 2017 sebesar Rp 144 juta, sudah dipotong untuk membayar tunggakan Agustus sampai Desember 2016 sebesar Rp 105 juta. Serta pembayaran di periode Januari 2017 sebesar Rp 21 juta.

“Sisa anggaran tahun ini hanya Rp 18 juta, untuk membayar tagihan di bulan ini (Februari, Red) dengan total Rp 23 juta itu tidak bisa terbayarkan,” paparnya.

Semakin banyaknya penghuni lapas disebut memengaruhi kebutuhan dan penggunaan air. Melihat hal tersebut, Heru berencana melakukan efesiensi dengan melakukan pembatasan penggunaan air.

“Setiap bulan penghuni lapas terus bertambah, ini juga menjadi alasan semakin banyaknya penggunaan air. Belajar dari itu, kami juga akan menjatah penggunaan air mulai dari pagi 08.00 hingga pukul 17.00 sore. Dengan durasi 2 jam untuk pengisian air di setiap blok dari 7 blok yang ada,” tandasnya.

Dia berharap adanya perhatian dari berbagai pihak dengan mengusulkan pengadaan sumur bor water treatment system, yang diharapkan mampu mencukupi kebutuhan para penghuni lapas.