EKSPOSKALTIM.com, Bontang - Kepala UPT PPI Tanjung Limau, Robissay M Malissa menegaskan, pengelolaan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Tanjung Limau akan tetap menjadi tanggung jawab Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian (DKP3) Bontang.

Hal itu tetap akan berlaku kendati nantinya kewenangan PPI yang berada di Kelurahan Bontang Baru itu mulai diambil alih Provinsi Kaltim.

Baca juga: Didukung Semua Fraksi, DPRD Kaltim Bentuk Pansus Untuk Awasi Proyek MYC

Menurut Robi, Kementerian Kelautan dan Perikanan saat ini sedang berusaha agar seluruh kewenangan PPI dikembalikan ke daerah masing-masing. Baik pengelolanya maupun kepemilikannya. Apalagi, PPI Tanjung Limau hanya bisa menghasilkan 2 ton sampai 5 ton ikan per harinya.

“Memang kalau sesuai aturan UU nomor 23 tahun 2014 kelebihannya, kami masih dipercaya sebagai pengelola,” ujar Robi, saat ditemui belum lama ini.

Ia menambahkan, banyak daerah yang mengandalkan PAD-nya dari wisata pesisir. Seperti contoh di Bali yang mendapatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) dari wisata bawah laut, mangrove dan lainnya. Saat ini, pemerintah sedang mengkaji kembali UU tersebut.

“Tetapi proses tetap berjalan, dan besar kemungkinan pengelolaan tetap di daerah,” terang dia.

Baca juga: DKP3 Upayakan Semua Nelayan Bontang Bersertifikat BST dan Ankapin III

Apalagi, lanjut dia, Bontang masih mengharapkan PAD dari perikanan. Terlebih nantinya Bontang akan menghadapi pasca migas. Kedepan, pengembangan PPI bisa menjadi salah satu penghasil sumber PAD untuk Bontang, mulai dari kelengkapan fasilitas.

“Kami masih perlu tempat pemindahan ikan dan pengerukan pelabuhan agar banyak kapal bisa melakukan bongkar muat,” ungkapnya.

Ia berharap, ketika PPI telah berkembang dengan baik dan telah dilakukan pengerukan maka dalam sehari bisa 30 kapal sandar di PPI. “Kita akan menekan provinsi agar segera melakukan pengembangan meskipun secara bertahap,” pungkasnya. (adv)

Video Diduga Sengaja Dibakar, Lahan 3 Hektar Hangus

ekspos tv