EKSPOSKALTIM, Bontang - Walikota Bontang, Neni Moerniaeni mengulas tentang penyampaian pandangan umum  fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang pada rapat beberapa waktu lalu. Neni mengatakan, rata-rata fraksi menyampaikan pandangan terkait penurunan pendapatan daerah Kota Bontang, pada tahun anggaran 2015 dibandingkan tahun anggaran 2014.

“Lesunya anggaran di tahun 2015 sendiri disebabkan beberapa hal, salah satunya tidak adanya pendapatan pajak daerah sektor, serta adanya perubahan regulasi dana perimbangan dari provinsi yang hanya tersalurkan sampai dengan triwulan ke-3,” kata Neni kepada seluruh awak media di Rumah Jabatan (Rujab), jalan Awang Long, Bontang Baru Kecamatan Bontang Utara, Rabu malam (22/06/2016). 

Neni menjelaskan, tanpa adanya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Bontang sangat mengandalkan sumber Dana Perimbangan ditengah masih terbatasnya sumber penerimaan dari sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“PAD kita masih minim, sedangkan realisasi belanja APBD tahun anggaran 2015 yang seharusnya belanja operasi untuk kebutuhan masyarakat, ternyata masih teralokasi untuk kebutuhan belanja pegawai. Sehingga perlu dikaji kembali beban kerja dan kinerja, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006,” jelasnya.

Terkait kebutuhan masyarakat, Neni menjelaskan bahwa hal tersebut telah ditetapkan pengakomodirannya melalui anggaran belanja operasi. Menurutnya, upaya yang lebih diprioritaskan adalah program-program yang pro terhadap masyarakat.

“Intinya adalah masyarakat. Tolak ukur kinerja pemerintah adalah masyarakat jika sejahtera maka program pemerintahannya dinilai berjalan efektif. Begitu juga sebaliknya, jika pegawainya sejahtera ternyata masyarakatnya sengsara, berarti itu kan perlu dipertanyakan,” ungkapnya.

Neni berharap kedepannya bisa lebih mengoptimalkan pendapatan melalui PAD Kota Bontang. Sektor pajak daerah diharapkan mampu membantu permasalahan saat ini, yang masih bergantung pada dana perimbangan Pusat dan Provinsi.

“Kita akan kaji kembali terkait upaya dalam mengoptimalan PAD yang saat ini hanya mengandalkan sektor pajak daerah. Jika berharap dari sektor pariwisata masih belum optimal, karena masih terkendala regulasi yang belum rampung penyusunannya. Termasuk akan kita kaji juga, terkait rasionalisasi terhadap tenaga honor,” tutupnya.