EKSPOSKALTIM - APBD Bontang 2018 Diketok Rp 1 Triliun

Penulis : Arsyad
Senin, 06 November 2017 01:16 WITA

Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni.

EKSPOSKALTIM, Bontang - Dalam penyampaian nota keuangan pemerintah ke DPRD Bontang pada rapat paripurna belum lama ini, tertuang bahwa angka APBD Bontang 2018 tidak jauh alami perubahan ketimbang APBD 2017. Diasumsikan, APBD Bontang untuk tahun anggaran 2018 mendatang diprediksi mencapai Rp 1 triliun lebih.

Walikota Bontang, Neni Moerniani mengatakan APBD 2018 Bontang terkoreksi positif jika dibandingkan dengan tahun ini. Secara akumulatif, APBD murni 2017 Bontang lalu ditetapkan Rp 865 miliar saja. Berbeda dengan 2018, pendapatan daerah ditarget tembus Rp 975 miliar atau meningkat Rp 110 miliar dari APBD murni tahun ini. Kendati demikian, apabila dibandingkan dengan APBD Perubahan 2017 pendapatan daerah cenderung minus.

Pasalnya, pendapatan daerah pada APBD-P 2017 tercatat sebesar Rp 1,021 triliun atau sedikit lebih besar Rp 46 miliar ketimbang pendapatan di-2018. Namun, postur anggaran ditopang oleh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Rp 70 miliar sehingga membuat postur anggaran APBD 2018 sedikit lebih gemuk.

“Memang ada penurunan, tapi ini belum termasuk Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pusat, serta Bantuan Keuangan (Bankeu) Provinsi Kaltim,” kata Neni Moerniani dalam penyampaian nota pengantar keuangan.

Dirincikan, sumber pendapatan daerah 2018 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk pos anggaran ini asumsi pendapatan ditetapkan sebesar Rp 149 miliar atau sekitar 15,30 persen dari total APBD 2018.

Kemudian pos pendapatan dari dana perimbangan, yang terdiri dari Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak sebesar Rp 514 miliar, Dana Alokasi Umum sebanyak Rp 205 miliar. Sedangkan Dana Alokasi Khusus (DAK) belum dianggarkan masih menunggu keputusan dari pusat.

Lalu untuk pendapatan lain-lain yang sah, ditetapkan sebesar Rp 107 miliar. Dana ini bersumber dari Bagi Hasil Pajak Provinsi sebanyak Rp 99 juta, dana penyesuaian dan otonomi khusus senilai Rp 7,5 juta, Penerimaan lain-lain Rp 50 juta. Kemudian Bankeu Provinsi masih menunggu keputusan resmi dari Pemprov Kaltim.

“Total pendapatan keseluruhan sebesar Rp 975 miliar, ditambah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp 70 miliar. Jadi total keselurahan Rp 1,045 triliun,” ujarnya.

Menurut Neni, dana SiLPA bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun ini bersumber dari efisiensi sejumlah kegiatan di pemerintahan. Selain itu, sumber SiLPA juga dari penerimaan piutan daerah, pencairan dana cadangan.

“Penerimaan pembiayaan daerah menyebabkan masuknya uang ke kas daerah, sehingga didapati SiLPA,” katanya.

Tonton juga video-video menarik di bawah ini:

VIDEO: Cycling Tour Semarakkan Erau Pelas Benua Kota Bontang