Rumor dugaan tekanan politik terkait hak angket di DPRD Kaltim secara resmi dijawab oleh PAN.
EKSPOSKALTIM, Samarinda – DPW Partai Amanat Nasional (PAN) Kalimantan Timur menegaskan belum menarik dukungan terhadap hak angket yang saat ini bergulir di DPRD Kaltim.
Hingga saat ini, PAN masih dalam tahap meninjau dan mengoordinasikan sikap internal sebelum sidang paripurna digelar.
Ketua DPW PAN Kaltim, Erwin Izrahuddin menjelaskan pembahasan hak angket akan dirapatkan terlebih dahulu bersama kader dan fraksi gabungan NasDem-PAN. Mengingat posisi PAN berada dalam fraksi gabungan, keputusan politik tidak dapat diambil secara sepihak.
“Bukan menarik dukungan, tetapi meninjau dulu. Kami harus satu suara karena ini fraksi gabungan, bukan fraksi sendiri, sebelum dibawa ke paripurna,” ujar Erwin, baru tadi.
Angket Tetap Jalan
Erwin menyebutkan bahwa secara administratif, hak angket yang sudah masuk ke forum paripurna tidak bisa serta-merta berhenti meskipun ada anggota yang menarik dukungan. Hal ini dikarenakan usulan tersebut sudah memenuhi syarat minimal dukungan anggota dewan.
“Karena sudah masuk paripurna, itu tidak bisa ditarik lagi. Tinggal nanti bagaimana kelancaran proses di paripurnanya saja,” tambahnya.
Menanggapi rumor di media sosial mengenai dugaan tekanan politik atau intervensi, Erwin menepis hal tersebut dengan santai. Ia menegaskan tidak ada pihak mana pun yang mencoba mendikte sikap politik PAN.
“Enggak ada itu 'masuk angin'. Masuk angin kecil, dikerok juga hilang,” katanya setengah bercanda.
Ia bahkan mengaku siap menjamin bahwa dirinya tidak menerima bantuan atau komitmen tertentu dari pihak eksekutif guna menjaga objektivitas partai. Erwin menekankan bahwa PAN tetap berkomitmen menjalankan fungsi pengawasan meskipun berada dalam koalisi nasional.
Kritis Meski Berkoalisi
Menurut Erwin, mendukung kepala daerah bukan berarti harus selalu membenarkan seluruh kebijakan pemerintah. Kritik dan evaluasi tetap diperlukan demi kepentingan masyarakat luas.
“Kita tetap dukung karena koalisi nasional, tetapi harus tetap kritis. Jika ada yang perlu dievaluasi, ya harus dievaluasi,” tegasnya.
Terkait maraknya aksi massa di masyarakat, Erwin menilai hal itu sebagai bagian dari dinamika demokrasi yang sehat. Namun, ia mengingatkan masyarakat agar tetap objektif dan waspada terhadap pihak-pihak yang mencoba menunggangi isu tersebut demi kepentingan tertentu.
Sebelumnya, aksi demonstrasi besar-besaran menyasar kantor Gubernur dan DPRD Kaltim di Samarinda, pada peringatan Hari Kartini 21 April. Aksi tersebut melibatkan ribuan mahasiswa dan elemen masyarakat sipil.
Aiansi Perjuangan Masyarakat Kaltim kemudian menetapkan tenggat satu bulan kepada DPRD Kaltim untuk mengeksekusi pakta integritas.
Masyarakat melakukan protes, mulai dari dugaan praktik KKN, politik dinasti, keberadaan TAGUPP, polemik Bankaltimtara, hingga rencana renovasi Kantor Gubernur dan rumah jabatan gubernur yang disebut bernilai Rp25 miliar. Mereka juga meminta aparat penegak hukum melakukan investigasi terhadap sejumlah kebijakan Pemprov Kaltim yang dianggap bermasalah.
