EKSPOSKALTIM, Balikpapan - Lembaga Kajian Olahraga Prestasi Kalimantan Timur (LeKOP Kaltim) menyoroti dinamika bursa calon Ketua Umum KONI Kaltim jelang Musyawarah Olahraga Provinsi (Musorprov) 2026.
LeKOP menilai proses menuju pemilihan ketua umum mulai memunculkan tanda tanya, terutama setelah muncul dugaan adanya figur yang disebut sebagai “orang titipan” Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud.
Ketua LeKOP Kaltim, Tugiman, mengatakan kekhawatiran itu muncul karena proses penjaringan calon dinilai tidak berjalan secara terbuka. Salah satu yang disoroti ialah keterlambatan pembentukan Tim Penjaringan dan Penyaringan (TPP) oleh KONI Kaltim.
Padahal, menurut dia, pembentukan TPP seharusnya dilakukan bersamaan dengan Rapat Kerja Provinsi (Rakerprov) pada Januari 2026 lalu agar seluruh mekanisme pencalonan dapat diputuskan secara transparan dalam forum resmi organisasi.
.jpg)
“Karena itu, LeKOP menilai perlu adanya keterbukaan dari KONI Kaltim terkait persyaratan bagi para calon yang akan maju dalam pemilihan ketua umum pada Musorprov mendatang,” ujar Tugiman di Samarinda, Kamis (14/5).
Ia menjelaskan berdasarkan Pasal 33 ayat (5) huruf (g) AD/ART KONI, Rakerprov tidak hanya bertugas membentuk TPP, tetapi juga wajib menetapkan persyaratan calon, tata cara penjaringan dan penyaringan, mekanisme dukungan, hingga verifikasi administrasi pencalonan.
“Artinya, Rakerprov bukan sekadar forum pembentukan TPP. Forum itu wajib menetapkan seluruh pedoman teknis pencalonan,” tegasnya, seperti dikutip dari antara.
Keterlambatan pembentukan TPP inilah yang kemudian memunculkan spekulasi di kalangan pegiat olahraga. LeKOP menilai kondisi tersebut semakin menguat setelah mayoritas pengurus cabang olahraga dan KONI kabupaten/kota disebut telah mengarah pada satu kandidat, yakni Anderiy Syachrum atau Haji Andre.
Sebelumnya, Ketua KONI Kaltim Rusdiansyah Aras juga sempat mengisyaratkan potensi pemilihan secara aklamasi karena baru ada satu nama yang muncul dalam bursa calon ketua umum.
Bagi LeKOP, situasi itu dikhawatirkan justru menutup ruang kompetisi yang sehat dalam organisasi olahraga.
“Jika diarahkan ke aklamasi, keberadaan TPP hanya menjadi formalitas. Padahal kami mendengar ada beberapa figur yang siap bersaing. Kondisi seperti ini harus dihindari agar pemilihan ketua bisa berlangsung demokratis,” kata Tugiman.
Meski menyoroti dugaan adanya calon “titipan” gubernur, Tugiman menegaskan LeKOP tidak mempersoalkan jika gubernur memberikan rekomendasi terhadap figur tertentu. Namun, calon yang diusung harus benar-benar memahami tata kelola organisasi olahraga dan memiliki kapasitas memimpin KONI Kaltim.
“Sebenarnya tidak masalah jika ada rekomendasi dari gubernur. Tapi calon yang diusung harus mengerti dan paham betul dinamika olahraga,” ujarnya.
Ia juga menegaskan KONI Kaltim merupakan organisasi independen yang tidak wajib mengikuti kehendak kekuasaan politik. Menurut dia, organisasi olahraga tidak boleh terseret praktik nepotisme maupun kedekatan kekuasaan.
“KONI tidak harus mengikuti kemauan gubernur. KONI Kaltim berhak menolak jika calon yang diinginkan tidak kompeten,” tegas Tugiman.
LeKOP Kaltim juga mengingatkan bahwa siapa pun yang nantinya memimpin KONI, pemerintah daerah tetap memiliki kewajiban mendukung pembinaan dan pendanaan olahraga demi mengejar prestasi Kalimantan Timur, termasuk menghadapi PON XXII/2028 di NTB dan NTT.
Terkait sorotan dugaan adanya intervensi politik dan figur “titipan” gubernur dalam bursa calon ketua umum, media ini sudah berupaya mengonfirmasi Gubernur Rudy Masud. Namun sampai berita ini tayang, belum ada respons.
