EKSPOSKALTIM, Bontang – Persoalan kondisi keuangan SKPD yang sedang devisit, mengharuskan SKPD memiliki inovasi-inovasi baru  yang dapat mendatangkan penghasilan. Jika tidak, kondisi ini akan sangat berbahaya sekali bagi keberlangsungan dan jalannya program kerja.

Hal ini disampaikan Plt. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Bontang, Amiluddin, saat ditemui dikantornya di jalan MT Haryono, Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Jumat (2/9) pagi.

Terlebih bagi DPPKA sendiri, menjadi ujung tombak Kota Bontang dalam mencari uang menuntut Amiluddin harus bisa memaksimalkan seluruh potensi yang ada. Salah satu sektor yang dianggap potensial untuk mendapatkan dana adalah dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Menurutnya PBB ini sangat penting sekali, meski sekarang sudah di atas target sampai melebihi lima belas persen.

"Menurut saya ini belum maksimal. Oleh karena itu, Saya harus melakukan metode jemput bola ke masyarakat kita. Masyarakat kita ini berdomisili di Kelurahan-Kelurahan, oleh karena itu saya memberdayakan teman-teman yang ada disini untuk segera diberi pelatihan kemudian kami tempatkan di kelurahan," kata Amiluddin.

Nantinya petugas yang telah diberi pelatihan ini akan langsung turun kelapangan melakukan pemantauan. Pasalnya kata dia, masih banyak masyarakat yang belum membayar pajak. Bukan karena keinginan yang tidak ada, namun karena waktu untuk bayar pajak ke Bank ataupun di loket-loket DPPKA yang tidak ada.

Masyarakat perlu didatangi untuk diberi informasi tentang kapan harus membayar pajak. “Teman-teman yang turun ke lapangan nantinya hanya memberikan informasi saja, dan tidak boleh memungut pembayaran langsung karena mereka bukanlah bendahara,” pungkasnya

Disisi lain, Amiluddin menilai beban kerja pegawai di DPPKA juga tak sesuai dengan kapasitas pegawai yang ada. Misalnya, satu pekerjaan yang seyogyanya di laksanakan satu atau dua orang, tapi justru dikerjakan sampai empat orang. Itu menandakan DPPKA kelebihan pegawai, terutama Non PNS.

"Dengan kondisi kita yang saat ini sedang krisis, tidak menutup kemungkinan tahun depan kita juga akan mengalami hal yang sama. Maka satu-satunya cara adalah bagaimana cara merasionalisasi Non PNS yang tidak mempunyai job kerja. Oleh karena itu, ini harus saya lakukan," tegasnya.

Menghindari ancaman rasionalisasi Non PNS itu, DPPKA berupaya memberdayakan Non PNS dengan beban tugas yang bermanfaat bagi Kota Bontang. Salah satunya, memberi tugas untuk mengoptimalkan penghasilan pajak di lima belas kelurahan Kota Bontang.

"Inilah tujuan utama saya kenapa justru saya harus mengambil langkah-langkah ini (jemput bola). Karena kalau langkah-langkah seperti ini tidak kita ambil, maka mau tak mau, suka tidak suka, rasionalisasi harus kami lakukan karena membebani." terangnya.

Sedangkan di pihak lain, kata Amiluddin, Walikota Bontang Neni Moernaeni pun tidak tega jika melakukan rasionalisasi pegawai. Salah satu buktinya, Walikota Neni tidak jadi melakukan pemotongan gaji Non PNS.

Olehnya itu, Amiluddin meminta Non PNS tunjukkan rasa apresiasi serta terimakasihnya kepada Walikota Bontang Neni Moernaeni, melalui kerja nyata yang bermanfaat bagi Kota Bontang.

"Jadi ini barangkali yang akan kami lakukan dan kami kerjakan, semata-mata pertama adalah ingin meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, yang kedua adalah ingin menyelamatkan teman-teman Non PNS agar mempunyai job kerja," tandasnya.