EKSPOSKALTIM, Bontang - Ketua Komisi III DPRD Bontang Amir Tosina menyoroti kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kota Bontang (Perkim) yang dinilai kurang serius untuk menyediakan pemakaman muslim bagi warga yang tinggal di Kecamatan Bontang Barat.

"Alasannya belum menemukan lahan yang pas dan cocok untuk pemakaman tersebut, selain itu beberapa kali tanah yang ingin dibebaskan selalu sengketa," ujar Amir usai rapat kerja dengan Dinas Perkim, Selasa(23/6/2020).

Baca juga: Aksi Solidaritas Jurnalis-Aktivis di Pengadilan Tinggi Kalsel: Diananta Tidak Sendiri

Kata dia, seharusnya pemerintah tidak mudah menyerah untuk menyelesaikan masalah dalam membebaskan lahan tersebut. Kemudian membentuk tim yang mengerti akan history (sejarah) lahan yang akan dibebaskan.

"Ketika membebaskan, pemerintah bisa melibatkan kepala desa yang dulu serta tokoh masyarakat yang ada di sana untuk membantu menyelesaikan masalah sengketa lahan tersebut," terangnya.

Menurut Amir, sangat tidak pantas warga yang tinggal di Kecamatan Bontang Barat ketika meninggal dunia, jenazahnya harus dimakamkan di Kutai Timur atau ke Kelurahan Satimpo Kecamatan Bontang Selatan.

"Bontang Barat merupakan salah satu kecamatan di Kota Bontang, tentunya harus memiliki area pemakaman sendiri. Lagian warga kasian makamkan keluarganya di Kutai Timur," ucapnya.

Lanjut Amir, penyediaan area pemakaman muslim bagi warga Bontang Barat sudah sering di usulkan melalui Musrenbang, mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan hingga tingkat kota.

Baca juga: Kewenangan Wilayah, Penetapan Cagar Budaya di Bontang Kuala Terkendala

"Inilah fungsi kami di Komisi III untuk menyampaikan aspirasi masyarakat, salah satunya tersedianya lahan pemakaman ini, makanya kami selalu mendesak pemerintah untuk ini," jelasnya.

Ia menambahkan, pemerintah telah menyiapkan anggaran untuk lahan makam tersebut. Namun, rencananya pemerintah ingin membuat makam terpadu, di mana makam tersebut untuk seluruh umat beragama. Nantinya pemerintah akan membebaskan lahan seluas 10 hektare untuk makam terpadu.

"Makam terpadu nantinya untuk semua agama, nantinya makamnya akan dipetak - petak. Perkim ingin kami membantu mencarikan lahan yang bebas dari sengketa," ungkapnya.

"Kami dari Komisi III akan membantu mencarikan lahan tersebut," tutupnya. (adv)