Kenaikan harga pangan yang berulang setiap Ramadan dinilai bukan sekadar persoalan musiman, melainkan cerminan masalah struktural yang belum pernah benar-benar dibereskan dari hulu ke hilir.
EKSPOSKALTIM, Samarinda - Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti menegaskan lonjakan harga bahan pangan menjelang Ramadan dan Lebaran lebih dipicu oleh distribusi yang tersendat dan pasokan yang tidak diperkuat sejak awal. Bukan semata meningkatnya permintaan masyarakat.
Menurut Esther, pola yang terus berulang setiap tahun menunjukkan kebijakan stabilisasi pangan masih bersifat reaktif. Pemerintah kerap baru bergerak setelah harga terlanjur naik, alih-alih mengantisipasi sejak awal melalui penguatan distribusi dan suplai.
“Jika ingin meredam kenaikan harga bahan pangan, maka harus dilakukan upaya memperlancar distribusi dari hulu sampai konsumen, sekaligus meningkatkan suplai melalui produksi dan operasi pasar,” kata Esther dikutip media ini, Selasa (3/2) dari antara.
Ia menjelaskan kenaikan harga menjelang Ramadan umumnya dipengaruhi dua faktor utama. Pertama, lonjakan permintaan konsumsi rumah tangga. Kedua, suplai pangan yang relatif stagnan karena kapasitas produksi domestik tidak banyak berubah dari waktu ke waktu.
Dalam konteks itu, Esther menilai kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) perlu dievaluasi dan disesuaikan secara berkala, termasuk mempertimbangkan faktor musiman seperti Ramadhan, Lebaran, dan hari besar lainnya.
https://eksposkaltim.com/berita-16156-melonjak-tajam-emas-pegadaian-tembus-rp32-juta-per-gram.html
“Kebijakan HET sering tidak efektif karena dipatok di bawah harga pasar. Akibatnya, pedagang tidak mematuhi dan barang justru menghilang dari pasar,” ujarnya.
Ia mengingatkan kenaikan harga pangan memiliki dampak paling besar terhadap kelompok berpendapatan rendah. Sekitar 40 hingga 50 persen pendapatan kelompok ini, kata dia, habis untuk membeli bahan pangan, sehingga sedikit kenaikan harga langsung menekan daya beli.
Meski inflasi nasional hingga kini masih terkendali dan didominasi oleh komoditas pangan serta transportasi, Esther menilai ada sejumlah risiko ke depan yang perlu diantisipasi sejak dini.
Risiko tersebut antara lain meningkatnya konflik geopolitik global yang dapat mendorong kenaikan harga energi dan pangan impor seperti gandum, kedelai, dan bawang putih. Selain itu, lonjakan permintaan akibat program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta cuaca ekstrem yang berpotensi memicu gagal panen juga dapat mengganggu pasokan di pasar.
Karena itu, Esther menekankan pentingnya langkah preventif melalui penguatan pasokan pangan nasional, percepatan program swasembada pangan dan energi, serta penurunan biaya logistik melalui perbaikan infrastruktur dan subsidi distribusi.
“Tanpa pembenahan struktural, kenaikan harga pangan akan terus dianggap musiman, padahal masalah utamanya ada pada sistem yang tidak pernah dibenahi,” pungkasnya.

