Istilah “War Ticket” haji yang ramai dibahas di publik dipastikan pemerintah masih sebatas wacana dan belum menjadi kebijakan resmi.
EKSPOSKALTIM, Jakarta - Pemerintah memberikan penjelasan terkait istilah “War Ticket” dalam penyelenggaraan haji yang belakangan ramai diperbincangkan, dengan menegaskan bahwa konsep tersebut masih dalam tahap kajian awal.
Wakil Menteri Haji dan Umrah RI Dahnil Anzar Simanjuntak menyebut konsep tersebut belum akan diterapkan dalam waktu dekat. “(War Ticket) itu bukan kebijakan tahun ini, jadi jangan salah. Itu bukan kebijakan tahun ini, itu adalah wacana kita,” ujar Dahnil saat menutup Rakernas Kementerian Haji dan Umrah di Asrama Haji Cipondoh, Tangerang, dikutip Sabtu (11/4).
Menurut dia, istilah “War Ticket” muncul sebagai bagian dari upaya transformasi sistem perhajian untuk mengatasi panjangnya masa tunggu keberangkatan yang saat ini rata-rata mencapai 26,4 tahun.
“Ini bukan kebijakan, ini adalah upaya yang sedang kita cari untuk melakukan transformasi perhajian kita supaya kita bisa memperpendek antrian bahkan meniadakan antrian,” katanya.
Dahnil menyebut pemerintah masih mencari formulasi yang memungkinkan perubahan sistem tanpa mengganggu calon jamaah yang telah lebih dulu terdaftar.
Wacana tersebut memicu beragam tanggapan di masyarakat, terutama di media sosial. Sejumlah pihak menilai skema ini berpotensi menyulitkan masyarakat yang belum terjangkau akses digital.
Selain itu, muncul kekhawatiran terkait nasib calon jamaah yang telah menunggu bertahun-tahun, serta potensi praktik percaloan.
Di sisi lain, terdapat pandangan yang menilai skema tersebut dapat membuka peluang bagi calon jamaah lanjut usia untuk berangkat lebih cepat.
Meski demikian, pemerintah menegaskan pembahasan masih berada pada tahap awal dan belum menjadi agenda kebijakan yang akan segera dijalankan.
“Nah salah satu yang sekarang lagi kami pikir, kami sedang memformulasikan itu tadi istilahnya War Ticket,” ujar Dahnil. (ant)
.jpeg)
