EKSPOSKALTIM, Samarinda - Program 'Gratispol' usungan Gubernur terpilih Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Masud rupanya pakai prasyarat. Tak hanya tak sesuai jargon, anggaran yang dikucurkan juga masih tak ideal. 

"Asumsi publik kan dia janji politiknya pendidikan gratis SMA-S3. Itu harus klir," jelas Ekonom dari Universitas Mulawarman, Purwadi dikontak media ini Selasa (4/3).

Gratispol tak seperti janji saat kampanye. Misalkan, semua berhak mendapat pendidikan gratis, nyatanya terkecuali mahasiswa S-1 dengan usia maksimal 25 tahun.

Purwadi pun melihat telah terjadi mispersepsi di kalangan masyarakat. 'Gratispol' yang digaungkan selama ini, asumsinya adalah pemerataan pendidikan gratis tanpa syarat. 

“Namanya gratispol ya tanpa syarat,” jelasnya.

Ia juga menyoroti porsi anggaran program ini. "Seharusnya kan Rp4 triliun dialokasikan untuk pendidikan per tahun," kata dia.

APBD Kaltim tahun 2025 mencapai Rp21 triliun. Undang-Undang Pendidikan mewajibkan alokasi minimal 20 persen APBD untuk sektor ini.

Pemprov Kaltim menganggarkan total Rp13 triliun untuk pendidikan gratis hingga lima tahun ke depan. Nyatanya hanya hanya Rp778,9 miliar untuk 2025 ini. Meski meningkat menjadi Rp2,1 triliun pada 2026, Rp2,4 triliun pada 2027, Rp2,8 triliun pada 2028, Rp3,1 triliun pada 2029, dan Rp3,3 triliun pada 2030.

Gaspol

Senin 3 Maret 2025, Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud mengumumkan "Gratis Pol" akan dimulai tahun ini. Tak hanya pendidikan gratis, melainkan juga kesehatan, wifi, dan umrah gratis. 

"Insyaallah akan bisa berjalan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Mudah-mudahan semuanya akan segera berakselerasi dan berkolaborasi,” kata Rudy dalam pidatonya di DPRD Kaltim.

Gratispol, kata dia, meliputi pendidikan gratis dari tingkat SMA hingga S3. Serta BPJS kesehatan gratis bagi masyarakat.

“Insyallah tidak pakai beasiswa lagi. Kita sudah masukkan ke dalam kegiatan anggaran di tahun 2025 ini, dan saya rasa sudah bisa berjalan," jelasnya.

Pemerintah provinsi Kalimantan Timur telah menyiapkan Rp750 miliar untuk pendidikan gratis. Dan Rp79 miliar untuk BPJS kesehatan.

Rudy memastikan APBD Kaltim cukup. Sekalipun pemerintah pusat memangkas anggaran untuk Bumi Etam hingga Rp402 miliar.

Sebagai gantinya, sejumlah anggaran akan dipangksa demi Gratispol, seperti halnya perjalanan dinas.

“Kita siap pangkas anggaran yang lain-lain untuk memastikan anak-anak kita bisa bersekolah dan memiliki SDM yang berkualitas. Termasuk BPJS bagi mereka yang tidak mampu," katanya.

Tahap awal, Gratispol diluncurkan bertepatan jadwal Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Juni-Juli mendatang.  

Mengenai klasifikasi penerima, Wagub Kaltim Seno Aji menambahkan Gratispol tidak membatasi siapa pun untuk mendapatkan pendidikan gratis. Kecuali mahasiswa S-1 yang dibatasi usia maksimal 25 tahun.

"Semua bisa mendapatkan pendidikan gratis. Hanya untuk jenjang S-1 ada batasan usia maksimal 25 tahun," jelasnya.

Penyaluran dana program Gratispol tidak menggunakan sistem seleksi. Melainkan langsung ke pelajar atau mahasiswa via akun masing-masing.

 "Tak ada seleksi. Sistemnya tuntas, semuanya gratis," katanya.