EKSPOSKALTIM, Mahulu - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Mahakam Ulu, Novita Bulan, menilai program Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk pembangunan wilayah perbatasan masih belum memuaskan.

Hal tersebut dikarenakan Pemerintah Pusat belum memahami kondisi wilayah perbatasan, seperti di Kabupaten Mahakam Ulu ini. Jadinya, pemerintah setempat masih harus berjuang sendiri untuk menyampaikan segala kebutuhannya ke Pemerintah Pusat.

"Secara pribadi saya belum terlalu merasakan. Makanya kami selalu meneriakkan apa yang kami butuhkan disini, karena memang itu nawacita Jokowi sebelum menjadi Presiden," kata Novita di kantornya, Jalan Poros Ujoh Bilang - Long Bagun, Selasa (8/11).

Ditegaskan Novita, pihaknya akan menuntut realisasi Nawacita Jokowi tersebut, supaya wilayah perbatasan juga bisa berkembang seperti daerah lainnya.

"Misalnya saya ini warga dari Kecamatan Long Apari yang  berbatasan langsung dengan negara lain (Malaysia. red). Ada anggaran yang turun, tapi belum maksimal, dan kadang juga ada masalah dari anggaran itu," tuturnya.

Bukan hanya itu, pembangunan di wilayah perbatasan acap kali terbengkalai akibat prediksi pemerintah pusat yang sering melenceng, terkait pada persoalan nominal anggaran dan kondisi alam.

"Contoh rumah sakit yang ada di Kecamatan Long Pahangai, sudah dua tahun dilelang oleh APBN tapi belum selesai-selesai, ya karena itu tadi kondisi alam. Akhirnya mungkin dipikir, kalau lelangnya di Sumatera misalnya hanya memakan 6 Milyar sudah besar, tapi kalau di wilayah perbatasan uang sebesar 15 M itu belum ada apa-apa, mungkin buat pondasi aja sudah habis," pungkasnya. (Adv).