EKSPOSKALTIM, SAMARINDA — Penurunan capaian pembelajaran pada mata pelajaran Bahasa Indonesia dan Matematika pada Tes Kemampuan Akademik (TKA) yang terjadi secara nasional mendapat sorotan tajam dari Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Novan Syahronny Passie.

Menurutnya, kondisi tersebut seharusnya menjadi bahan evaluasi serius bagi pemerintah pusat, khususnya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Sebab, masalah ini menyangkut dua kompetensi dasar yang menjadi fondasi utama pendidikan anak bangsa.

Novan menilai, di tengah munculnya berbagai kebijakan baru yang harus dijalankan daerah, pemerintah pusat perlu memberikan perhatian lebih terhadap persoalan mendasar di lapangan, terutama terkait kualitas pembelajaran dan ketersediaan tenaga pendidik.

“Kita hari ini juga secara tidak langsung harus menjalankan arahan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto berkaitan tentang bahasa Prancis lagi,” ujar Novan.

Ia menegaskan bahwa kebijakan pendidikan di daerah tidak bisa dilepaskan dari dukungan penuh pemerintah pusat. Menurutnya, daerah kerap kali berada pada posisi wajib melaksanakan berbagai program nasional, namun tidak dibarengi dengan penyelesaian persoalan utama di ruang kelas.

“Di antara kebijakan yang harus dijalankan di daerah, itu harus juga pemerintah pusat memberikan perhatian yang lebih juga,” katanya.

Menurut Politikus Partai Golkar ini, menurunnya capaian pada dua mata pelajaran tersebut tidak bisa dianggap sepele. Pasalnya, berhitung dan berbahasa merupakan kemampuan dasar yang paling dibutuhkan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Terkait dugaan bahwa penurunan hasil belajar dipengaruhi oleh faktor kurikulum, Novan justru menepis anggapan tersebut. Bagi dia, persoalannya tidak terletak pada materi pelajaran.

“Karena ini kan mendasar yang dipelajari puluhan tahun yang lalu tetap sama,” ujarnya.

Karena itu, ia meminta pemerintah pusat melihat persoalan yang jauh lebih krusial, yakni kondisi riil tenaga pendidik di daerah yang hingga kini masih mengalami kekurangan dalam jumlah besar.

Novan mengungkapkan bahwa Samarinda saat ini sedang menghadapi krisis guru yang sangat serius. Bahkan, jumlah kekurangan tenaga pengajar di ibu kota Kalimantan Timur ini diproyeksikan terus membengkak hingga akhir tahun.

“Kota Samarinda sendiri sudah kekurangan 500 orang lebih. Sampai bulan Desember nanti kita akan kekurangan 700 orang lebih,” ungkapnya.

Sementara itu, penambahan tenaga pendidik melalui jalur rekrutmen resmi dinilai masih sangat jauh dari kata cukup untuk menutup lubang kebutuhan yang ada.

“Ada penambahan dari jalur CPNS hanya 260. Kekurangan dari mana? Makanya diajukan metode PJLP (Penyedia Jasa Lainnya Perorangan). Itu pun juga belum tentu bisa,” jelas Novan.

Akibat keterbatasan tersebut, banyak sekolah akhirnya mengambil langkah pragmatis dengan mengandalkan guru lepas agar proses belajar-mengajar tidak berhenti. Namun, langkah ini justru memicu dilema baru terkait kualitas dan kesejahteraan.

“Jadi hanya bisa melakukan berhitungan guru lepas, istilahnya guru lepas. Yang dibayarkan melalui dana Bosnas (Bantuan Operasional Sekolah Nasional) maupun Bosda (Bantuan Operasional Sekolah Daerah). Itu saja,” katanya.

Ia menyayangkan kompetensi tenaga pengajar yang direkrut secara darurat ini belum tentu memenuhi standar, terlebih karena mereka diupah dengan sangat rendah.

“Nah bicara kompetensinya belum tentu sudah. Namanya juga digaji di bawah standar. Kan begitu,” sesalnya.

Novan pun mendesak pemerintah pusat agar segera membenahi regulasi kaku yang selama ini dinilai mengunci tangan pemerintah daerah dalam menyelesaikan krisis guru.

“Ini maksud saya peran pemerintah pusat ini. Kita lho terkendala terus sama regulasi pemerintah pusat. Gimana kita?” pungkasnya.