EKSPOSKALTIM.COM - Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni menghadiri pertemuan Forum Komunikasi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Perempuan se-Indonesia di Hotel Sahid, Jakarta, Selasa (22/8) malam.
Pertemuan Forum Komunikasi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Perempuan itu dibuka langsung oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA) RI Yohana Susana Yembise.
“Mewujudkan Kebijakan Pembangunan yang Berkeadilan Secara Inklus” menjadi tema yang diusung pada pertemuan yang dihelat di hotel Jalan Jenderal Sudirman Kav 86, Jakarta Pusat itu.
"Untuk membangun komitmen bagi perempuan kepala daerah dalam mewujudkan kebijakan pembangunan yang berkeadilan gender," ungkap Yohana.
Ia mengapresiasi semangat seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah perempuan yang sangat antusias mengikuti seluruh rangkain kegiatan ini.
Menurunya, di era sekarang, perempuan telah menjadi inspirasi. Sejalan dengan kemampuan dalam mengelola pemerintahan yang aktif walau pada kenyataannya saat ini masih sangat sedikit perempuan yang memegang tampuk kepemimpinan di jabatan-jabatan publik di negeri ini.
“Namun semangat dan potensi perempuan untuk memimpin sangatlah besar dan senantiasa diberikan kesempatan oleh pemerintah RI. Potensi diri perempuan serta kapasistas leadership yang kita miliki merupakan kekayaan tersendiri," jelasnya.
"Menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah amanah yang harus diemban dengan penuh rasa tanggung jawab sekaligus untuk membuktikan kalau perempuan memang pantas dan layak menjadi pemimpin,” sambung Yohana lagi.
Untuk menyongsong Sustainable Development Goals (SDGs) atau tujuan pembangunan berkelanjutan tentang kesetaraan gender pada 2030 mendatang, Yohana mendorong peningkatan peran perempuan dalam bidang politik dan pengambilan keputusan di ranah domestik dan ranah publik.
Perempuan yang berwatak pemimpin, sambung Yohana, memiliki ruang yang luas untuk mengisi jabatan publik pada level lokal kabupaten, kota dan provinsi.
Sementara Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni menyatakan, seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah perempuan se- Indonesia berkomitmen untuk mengoptimalkan peran dalam menyukseskan agenda planet gender Equality 50:50 persen pada 2030 di Indonesia itu.
Di lingkungan Pemerintah Kota Bontang sendiri, sambung Neni, kuota jabatan untuk perempuan telah dipenuhi, sebagaimana tuntutan penyetaraan gender.
“Sedangkan untuk perlindungan perempuan dan anak di Kota Bontang, alhamdulillah, terlaksana dengan baik dan hal tersebut dapat kita buktikan dengan ditetapkannya Bontang sebagai Kota Layak Anak. Sejauh ini kami konsisten dengan komitmen tersebut,” ungkapnya. (adv)
