Bontang, EKSPOSKALTIM – Pemerintah Kota Bontang terus memperkuat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mulai berjalan sejak Juli 2025. Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, memimpin langsung rapat koordinasi dan evaluasi program tersebut di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota, Kamis (25/9/2025).

Rapat dihadiri jajaran dinas terkait, di antaranya Kepala DKP3 Ahmad Aznem, Kepala Disdikbud Abdu Safa Muha, Kabid Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Bambang Sri Mulyono, Ketua Korwil SPPG Surya Dwi Saputra, para koordinator dapur, kepala sekolah penerima manfaat, dan perwakilan guru.

Agus menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menjaga kualitas MBG di lapangan. Sehari sebelumnya, ia melakukan inspeksi mendadak ke lima dapur SPPG di Guntung, Kanaan, Halal Square, Tanjung Laut, dan Hop Badak. Pemeriksaan meliputi kualitas bahan, kebersihan dapur, dan keamanan makanan.

“Meskipun pengelolaan sudah cukup baik, kita tetap harus waspada. Kesalahan bisa muncul kapan saja. Pemerintah harus siap dan tanggap,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan agar seluruh pihak terbuka terhadap evaluasi dan belajar dari pengalaman daerah lain. “Keselamatan anak-anak jauh lebih penting dari citra instansi,” ujarnya.

Kepala DKP3 Ahmad Aznem menambahkan, program MBG telah mendapat sorotan luas, termasuk dari kalangan LSM. Menanggapi itu, Pemkot telah membentuk Satgas Pelaksana MBG lewat SK Wali Kota yang melibatkan unsur Forkopimda dan OPD teknis.

“Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan menjadi ujung tombak koordinasi di lapangan. Harus ada sinergi agar program berjalan optimal,” kata Aznem.

Kepala Disdikbud Abdu Safa Muha menekankan pentingnya komunikasi sehat antara sekolah dan pemerintah.

“Kritik dijawab dengan kerja, bukan debat. Kalau ada masalah, sampaikan bersama solusinya,” ucapnya.

Dalam rapat itu, Agus Haris menggarisbawahi lima aspek penting dalam SOP MBG: pemilihan bahan segar, proses pengolahan higienis, distribusi tepat waktu, pemeriksaan makanan sebelum disajikan, serta pemantauan kesehatan anak secara rutin oleh puskesmas.

Ketua Korwil SPPG, Surya Dwi Saputra, mengakui masih ada kendala teknis seperti keterlambatan distribusi, keluhan menu, dan misinformasi yang beredar di media sosial.

“Tapi SOP kita jelas. Dapur diatur dari ukuran, pelatihan pekerja, sampai keterlibatan Dinas Kesehatan. Kami siap evaluasi,” jelasnya.

Setiap dapur, kata dia, menangani 2.000–3.000 porsi per hari dengan dua gelombang distribusi, dan mempekerjakan sekitar 47 tenaga kerja per dapur.

Beberapa kepala sekolah turut memberi testimoni terkait manfaat dan kendala pelaksanaan di lapangan. Sebagian besar menyoroti pentingnya peningkatan ketepatan waktu pengantaran dan variasi menu.

Menutup rapat, Agus Haris menegaskan kembali pentingnya keterbukaan dan budaya evaluasi.

“Jangan ada yang menyimpan masalah. Sampaikan langsung. Kita benahi bersama. Ini program mulia. Jangan sampai gagal hanya karena komunikasi yang buruk,” ujarnya.

Program Makan Bergizi Gratis di Bontang kini menjadi salah satu program sosial dengan dampak langsung paling luas. Pemkot berharap, melalui pengawasan rutin dan sinergi lintas dinas, MBG dapat terus memberi manfaat nyata bagi tumbuh kembang anak-anak dan menjadi model pelayanan publik yang transparan dan berkelanjutan.