EKSPOSKALTIM, Bontang- Polemik kepemilikan sebagian lahan pembangunan kilang minyak Bontang mendapat perhatian legislator Karang Paci. Wakil  Ketua DPRD Kaltim Henry Pailan Tandi Payung meminta semua pihak tidak tergesa-gesa menyikapi persoalan ini.

Politisi Partai Gerindra ini meminta pihak terkait melihat dengan jelas duduk persoalannya. Diketahui, sejumlah masyarakat atas nama kelompok tani mengklaim 213 hektar lahan yang masuk dalam rencana pembangunan proyek nasional ini bukanlah milik Kementerian Keuangan yang sudah dikuasakan kepada PT Badak NGL.

Dua kelompok tani dengan 57 orang yang terdaftar sebagai anggota mengaku memiliki bukti sah kepemilikan lahan tersebut.  

Henry menyebut perlu langkah cepat memediasi masyarakat bersama stakeholder terkait menyikapi persoalan ini.  Apalagi, baik kelompok tani dan PT Badak NGL selaku pemegang kuasa atas lahan sama-sama memiliki dokumen yang menegaskan kepemilikan.

“DPRD Bontang bersama BPN kota bisa memanggil masyarakat dengan duduk bersama,” katanya.

Proyek strategis nasional yang menjadikan Bontang sebagai lokasi pembangunan akan menelan biaya sekitar Rp 130 triliun dan dibangun di atas lahan seluas 460 hektare.

Investasi ini, kata Henry, jangan sampai terganggu karena persoalan yang bisa diselesaikan tanpa merugikan kedua belah pihak. Mengingat, Pertamina sudah menyusun langkah-langkah kerja dan akan memulai pembangunan pada 2019-2023 mendatang.

“Disandingkan saja datanya, nanti akan ketahuan. Jika data kepemilikan masyarakat jauh lebih kuat, perusahaan harus menerima. Begitu juga sebaliknya masyarakat harus legawa bahwa itu adalah lahan negara dalam hal ini Kemenkeu,” tuturnya.