Jakarta, EKSPOSKALTIM - Sebuah video viral di media sosial menampilkan seorang pria yang mengaku sebagai Human Resource Development (HRD). Ia menyebut bursa kerja alias job fair tak lebih dari formalitas semata. Menurutnya, kegiatan itu hanya upaya memenuhi Key Performance Indicator (KPI) instansi pemerintah, bukan benar-benar bertujuan merekrut karyawan.
“Job fair itu omong kosong. 90% perusahaan enggak benar-benar niat nyari pegawai!” tegas pria tersebut dalam video yang dikutip Selasa (3/6).
Wamenaker: Pecat HRD-nya!
Pernyataan itu langsung memancing reaksi keras dari Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer. Ia menyebut pernyataan si HRD sebagai hal yang tidak bertanggung jawab.
“Itu pernyataan ngawur, dan HRD-nya harus segera dipecat!” kata Immanuel, dikutip dari Viva.
Ia menegaskan, job fair adalah salah satu bentuk ikhtiar serius pemerintah dalam membuka lapangan kerja. Menurutnya, tindakan meremehkan seperti itu tidak bisa dibiarkan.
Celios: Banyak Job Fair Dipaksakan
Namun, kritik terhadap efektivitas job fair ternyata juga datang dari kalangan ahli. Direktur Kebijakan Publik Celios, Media Wahyudi Askar, menyebut banyak job fair yang diselenggarakan pemerintah daerah hanya bersifat simbolis, bahkan terkesan dipaksakan.
“Sering kali perusahaan di kawasan industri ‘dipaksa’ ikut serta. Mereka datang, tapi tidak berniat merekrut siapa pun,” ungkap Media, dikutip dari Detik.com.
Model job fair seperti ini, kata dia, mulai ditinggalkan di banyak negara berkembang seperti di Asia Selatan, Afrika, dan Amerika Latin, karena terbukti tidak efektif. Di tempat-tempat itu, pasar tenaga kerja sudah dibangun dengan pendekatan yang lebih relevan.
Bahkan menurut data Celios, meski tersedia sekitar 883 ribu lowongan kerja sepanjang 2025, hanya 400 ribu pelamar yang tercatat. Rendahnya jumlah pelamar disebabkan oleh sejumlah faktor, seperti persyaratan diskriminatif, gaji yang tidak layak, serta kondisi kerja yang buruk. Ada juga masalah mismatch, ketidakcocokan antara latar belakang pendidikan dengan jenis pekerjaan yang tersedia.
“Model job fair besar-besaran di satu tempat lalu orang ramai-ramai datang, itu sudah ditinggalkan di banyak negara,” ujar Media.
Data Celios juga menunjukkan pengangguran masih tinggi di kelompok usia muda. Sekitar 44% dari total pengangguran berada di rentang usia 20–24 tahun, sedangkan 15% lainnya berasal dari usia 25 tahun ke atas.
Menariknya, pencari kerja bukan hanya lulusan baru, tapi juga mereka yang ingin pindah kerja di usia 35 tahun ke atas.
Solusi: Perbaiki Sistem, Gunakan Teknologi
Askar menyarankan agar pemerintah berhenti menyelenggarakan job fair berskala besar dan mulai beralih ke pembenahan pasar kerja secara sistemik. Salah satunya, dengan memaksimalkan pemanfaatan platform digital pencarian kerja seperti Jobstreet, LinkedIn, dan lainnya.
“Penawaran kerja seharusnya mengikuti mekanisme pasar. Perusahaan bisa posting lowongan di platform mereka sendiri atau lewat situs pencarian kerja,” jelasnya.
Senada, Direktur Ekonomi Digital Celios, Nailul Huda, mengkritik praktik job fair yang hanya sebatas pendaftaran administrasi tanpa proses seleksi lebih lanjut.
“Kalau hanya kumpulin CV, lebih baik online. Job fair akan efektif kalau ada walk-in interview langsung di tempat, supaya pencari kerja bisa cepat tahu hasilnya,” kata Huda.
Ia juga mengakui bahwa keterlibatan perusahaan dalam job fair sering kali hanya untuk memenuhi permintaan dari pemerintah. Bukan karena benar-benar butuh tenaga kerja.
Masalah lain menurutnya adalah soal pelaporan. Seringkali job fair diwarnai banyak persyaratan administratif, seperti laporan jumlah lowongan hingga berapa orang yang akhirnya direkrut. Namun, data ini jarang diawasi dan dievaluasi secara serius.
“Kalau jumlah lowongan besar tapi yang diterima sedikit, harus dicek. Apakah pelamarnya tidak sesuai? Atau memang perusahaannya hanya ikut formalitas?” ujarnya.
Huda juga menyinggung soal portal SIAPkerja milik pemerintah. Portal ini seharusnya bisa jadi jembatan antara pencari kerja dan perusahaan, tetapi pelaksanaannya dinilai belum optimal.
“Seharusnya pencari kerja mendaftar dulu di SIAPkerja, tapi saya ragu itu benar-benar dijalankan,” katanya.
