EKSPOSKALTIM.COM, Bone - Pelaksanaan Bimbingan Tekhnis (Bimtek) yang diikuti ratusan Bumdes di Kabupaten Bone pada bulan November 2020 lalu di Hotel Novena, Watampone, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan menuai sorotan.

Bagaimana tidak, Bimtek yang seyogyanya diprakarsai oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) selaku instansi pembina teknis, malah digelar Forum Bumdes.

Tonton juga video : Baru Diresmikan, Watampone Green Epicentrum Diserbu Pengunjung

Lebih mencengangkan lagi, dana yang dikelola untuk pelaksanaan Bimtek ini terbilang fantastis, ditaksir mencapai Rp628 juta.

Angka tersebut hasil kalkulasi biaya pendaftaran sebesar Rp2 juta, dikali 324 Bumdes yang ada di Kabupaten Bone.

Pelaksanaan Bimtek ini sendiri lahir dari persoalan tekhnis administrasi yang dihadapi Bumdes, serta merespon hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah (Irda) Bone.

Di mana kata Ketua Forum Bumdes Bone, Ilham, hasil pemeriksaan Irda tahun lalu menunjukkan ketidakseragaman pada Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Bumdes.

“Itu karena SDM (Bumdes) yang masih di bawah standar,” ujar Ketua Forum Bumdes Bone, Ilham, saat dikonfirmasi awak media yang tergabung dalam organisasi Wartawan Independen Bone, Selasa (12/01/2020).

Sementara itu, Kabid Pembinaan Ekonomi Desa DPMD Bone, Nasrullah, menegaskan pelaksanaan Bimtek ini sudah sesuai dengan Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Bumdes.

“Dalam AD/ART Forum ada peningkatan kapasitas, jadi itu tidak masalah, karena kita (DPMD,red.) yang mau adakan, tidak ada anggaran,” terang Nasrullah kepada awak media.

Tonton juga video : Angka Covid-19 Tinggi, Penerapan Prokes di WGE Bone Lemah

Meski begitu, pelaksanaan Bimtek ini dinilai tidak etis lantaran menggerogoti modal setiap Bumdes. Terlebih, produktivitas Bumdes sejauh ini masih terpuruk.

Bumdes di Kabupaten Bone belum mampu mewujudkan kemandirian dalam usaha, meski sudah 5 tahun sejak bergulirnya Dana Desa (DD).

Bahkan dari informasi yang diperoleh, dari Rp70 miliar dana penyertaan modal yang dikucurkan melalui DD untuk 324 Bumdes, ternyata hanya mampu memberi keuntungan usaha sebesar Rp1 Miliar atau 0,014 persen. Itupun sudah termasuk Rp400 juta untuk konstribusi Pendapatan Asli Desa (PADes).