EKSPOSKALTIM, Samarinda - Ekonom Universitas Mulawarman, Purwadi Purwoharsojo mengkritisi rencana pemberian izin tambang untuk kampus. Bisa jadi, ini jebakan.

“Kalau mahasiswa atau dosen mau kritik kebijakan, bisa saja mereka dituding, ‘Lho, Anda juga ikut menikmati keuntungan tambang,’" jelas dosen Fakultas Ekonomi ini dikontak Selasa (4/2).

Karenanya, Purwadi meminta kampus tegas menolak rencana pemberian konsesi ini. Sebab, ini berpotensi membelenggu ruang kebebasan akademik.

"Kampus akan kehilangan keberanian mengkritisi kebijakan jika tergiur keuntungan dari tambang," kata dosen senior satu ini.

Lebih baik, kata dia, kampus membenahi tata kelola dan tri dharma pendidikan. "Ngurus tridharma saja masih carut-marut, kok malah disuruh ngurus tambang," jelasnya.

Secara umum, Kaltim sendiri masih kepayahan menghadapi maraknya tambang liar. Selain merugikan kas daerah, Jatam mencatat sudah 55 nyawa melayang di lubang eks tambang.

"Sebaiknya benahi dulu masalah tambang ilegal sebelum memberikan izin tambang ke kampus," jelasnya.

DPRD Kaltim baru tadi berencana melegalkan tambang liar lewat izin pertambangan rakyat (IRT).

Purwadi juga menyesalkan rencana ini. Sebab, bertentangan dengan konsep transformasi hijau yang digaungkan.

"Melegalkan tambang liar dalih memperparah kerusakan lingkungan saja," jelasnya.

Sebelumnya, puluhan pengajar tergabung dalam koalisi dosen Unmul membuat pernyataan sikap. Mereka menolak rencana pemberian izin konsesi tambang untuk perguruan tinggi.

"Hanya akan mematikan independensi kampus," kata Koordinator koalisi, Orin Gusta Andini.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut rencana ini sebagai niatan pemerintah melibatkan kampus dalam mengelola kekayaan negara.

"Ini bagian dari distribusi [kekayaan negara]. Bukan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan pengusaha," kata dia, baru tadi.