Paser, EKSPOSKALTIM — Enam bulan sudah tragedi pembunuhan di Dusun Muara Kate, Kalimantan Timur. Anehnya, belum ada satu pun tersangka.

Peristiwa berdarah itu terjadi pada 15 November 2024 di posko warga penolak hauling. Bukan tanpa sebab. Warga menolak karena praktik ini ilegal serta melabrak Peraturan Daerah Kaltim Nomor 10 Tahun 2012, dan UU Minerba Nomor 3 Tahun 2020.  

Kedua, membaurnya truk batu bara di jalan umum jelas menambah panjang ancaman keselamatan warga. Dan yang ketiga, praktik hauling di atas jalan negara telah menimbulkan kerusakan mendalam pada jalan umum. 

Catatan media ini, sudah dua nyawa warga melayang akibat kecelakaan lalu lintas dengan truk tambang. Pertama seorang pemuda yang baru saja menikah bernama Teddy di kawasan Songka. Dan, kedua seorang bernama Veronika. Masing-masing merupakan ustaz dan pendeta. 

Konflik angkutan batu bara dengan warga mencapai klimaks menjelang akhir tahun. Russell (60), tetua adat masyarakat Paser yang vokal menolak aktivitas truk hauling batu bara di jalan negara, tewas diserang orang tak dikenal. Di malam kelam itu, sekelompok pria bersenjata tajam turun dari mobil dan menyerangnya. Anson (55), warga lain, juga jadi korban dan kritis akibat sabetan senjata tajam.

Pelaku mengenakan masker. Aksi mereka cepat, terlatih, dan tak seorang pun berhasil mengenali wajah mereka. Belasan CCTV yang polisi periksa mengalami self-deleted. Pelaku juga diduga tanpa telepon genggam hingga jejak seluler mereka tak terendus.

Mandeknya kasus ini memicu kritik tajam. Analis kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukminto, menyebut ini sebagai bagian dari masalah sistemik di tubuh Polri.

“Kasus ini menambah daftar panjang penyimpangan personel kepolisian. Dan celakanya, ini dianggap wajar. Sekaligus mengonfirmasi persepsi publik soal impunitas oknum Polri,” ujar Rukminto saat dihubungi, Selasa (20/5).

Menurutnya, macetnya penyelidikan mencerminkan buruknya kemampuan investigasi aparat. Lebih parah lagi, ada pembiaran dari atasan akibat kedekatan atau kepentingan sesaat.

“Ini bukan cuma soal teknis, tapi soal moral dan integritas. Kapolda sebagai pimpinan tertinggi penyidikan di daerah harus bertanggung jawab,” tegasnya.

Rukminto menyoroti faktor lain yang tak kalah penting: ekonomi politik tambang. Ia menyebut relasi antara aparat penegak hukum dan pengusaha tambang di Kaltim-Kalsel sudah jadi rahasia umum.

“Tarik ulur kepentingan (khususnya ekonomi) antara elit penegak hukum dan korporasi jahat jadi penghambat utama,” katanya.

Rukminto mendesak agar polisi segera memeriksa elite perusahaan tambang yang menggunakan jalan negara untuk hauling di Muara Kate.

Untuk mencegah kasus serupa berulang, ia menilai perlu pengawasan ketat terhadap penyidik. Ia juga menekankan pentingnya segera membentuk Dewan Kepolisian, sesuai amanat TAP MPR VII/2000, yang lebih representatif dari masyarakat. Bukan sekadar simbolis seperti Kompolnas saat ini.

Media ini telah meminta tanggapan langsung dari Kapolda Kaltim Irjen Pol Endar Priantoro. Endar merespons singkat. “Kami tetap komitmen terhadap kasus ini. Ini jadi salah satu atensi saya selaku Kapolda untuk segera diungkap,” ujarnya, Senin (19/5).

“Kami masih dan terus berupaya secara profesional dan scientific. Mohon dukungan masyarakat untuk pembuktian kasus.”