Bontang, EKSPOSKALTIM - Penilaian verifikasi lapangan hybrid Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) Tahun 2025 semakin dekat. Kegiatan ini akan digelar secara langsung dan virtual tour oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) pada 13 Juni 2025.

Menghadapi momen itu, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Bontang menggelar Rapat Koordinasi Gugus Tugas KLA di Balai Pertemuan Umum (BPU) Kecamatan Bontang Barat, Selasa (3/6).

Penilaian ini menekankan pentingnya peran aktif pemerintah daerah, instansi vertikal, lembaga masyarakat, dunia usaha, Forum Anak, hingga media massa untuk mewujudkan pemenuhan hak anak secara kolaboratif dan partisipatif.

Adapun komponen penilaian meliputi:

Presentasi Kepala Daerah soal implementasi KLA,

Tanya jawab dengan gugus tugas KLA dan jajarannya,

Paparan dan diskusi bersama Forum Anak,

Virtual tour di 11 titik layanan perlindungan anak di Kota Bontang, lengkap dengan sesi tanya jawab.

Kepala DP3AKB Kota Bontang, Eddy Forestwanto, menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung tumbuh kembang anak.

"Berbicara Kota Layak Anak bukan berarti kota itu tidak ada kekerasan dan kejadian sama sekali, tapi bagaimana ditargetkan menjadi Kota Layak Anak supaya seluruh stakeholders benar-benar pengambilan peran pada kebijakan yang berorientasi pada anak," jelasnya.

"Kalau tidak ada penilaian Kota Layak Anak ini bisa jadi akan ada kejadian kekerasan yang lebih sering, tingkatnya lebih tinggi, atau paling ditakutkan nantinya ada kejadian tapi tidak melapor," jelas Eddy.

DP3AKB, kata dia, telah menyusun langkah konkret untuk mencegah kekerasan terhadap anak di masa depan.

"Kita mencoba memetakan dan membuat langkah-langkah terbaik agar anak-anak kita minimal bisa terhindar dari ancaman bahaya di luar sana nantinya," tutupnya.