PORTAL BERITA ONLINE NEWS AND ENTERTAINTMENT ONLINE BERANI BEDA..!! MENGEKSPOS KALIMANTAN & TIMUR INDONESIA

Bontang Krisis Anggaran, Neni Sebut CSR dan Gubernur Jadi Tumpuan

Home Berita Bontang Krisis Anggaran, ...

Bontang Krisis Anggaran, Neni Sebut CSR dan Gubernur Jadi Tumpuan
Gubernur Kaltim saat kunjungan ke PKT. Foto: Ekspos/Nabila

Bontang, EKSPOSKALTIM – Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, berharap dukungan program Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan dan bantuan Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, untuk menutup defisit anggaran daerah. Harapan itu disampaikan saat mendampingi kunjungan kerja Rudy di tiga perusahaan besar di Bontang, Jumat (6/9) malam.

"Kami berharap CSR dan Gubernur bisa membantu mengatasi permasalahan defisit anggaran di daerah," katanya.

Rudy bersama rombongan meninjau PT Indominco Mandiri (IMM), PT Energi Unggulan Persada (EUP), dan PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT). Di PT IMM, ia memastikan program SPAM regional yang akan menyalurkan air bersih ke Bontang, Kutai Timur, dan Kutai Kartanegara dengan kapasitas 250 kubik per detik berjalan pada Desember mendatang.

Di PT EUP, Rudy menekankan pentingnya transisi energi baru terbarukan. EUP disebut sudah memproduksi biodiesel 6.000 metrik ton per hari, namun baru terpakai sekitar 60 persen atau 3.300 fame per hari. Perusahaan juga memproduksi minyak makan. “Pemprov perlu mendorong ketersediaan bahan baku produksi. Perusahaan harus meningkatkan kemandirian energi dan ketahanan pangan,” ujarnya.

Kunjungan terakhir dilakukan di PKT. Rudy menegaskan peran strategis perusahaan BUMN itu sebagai motor ekonomi Kaltim, termasuk rencana pembangunan Soda Ash Plant pada 2026–2028. Produk ini menjadi bahan baku kaca, deterjen, makanan, tekstil, dan industri lainnya. PKT juga menyiapkan tambahan produksi pupuk NPK dan metanol sebesar 100 ribu ton.

“Kaltim akan terus memberi kontribusi luar biasa bagi Indonesia dan dunia melalui sektor air bersih, ketahanan pangan, dan industri,” kata Rudy.

Neni mengapresiasi dukungan Pemprov Kaltim sekaligus meminta CSR perusahaan untuk menutup pemangkasan transfer ke daerah (TKD) dan dana bagi hasil (DBH) yang mencapai 50 persen. Ia juga telah membicarakan agar PPh 21 bisa masuk ke kas daerah. “Tentu yang disampaikan Gubernur ini memotivasi saya. Di tengah pemotongan anggaran, saya berharap bantuan CSR dan Gubernur untuk pembangunan Bontang,” ujarnya.


Editor : Maulana

Apa Reaksi Anda ?

0%0%0%0%0%0%0%0%
Sebelumnya :
Berikutnya :