OTT terhadap Abdul Wahid menjadi yang keenam dilakukan KPK sepanjang 2025. Sebelumnya, lembaga itu telah menjaring berbagai pejabat dalam lima operasi lain.
Jakarta, EKSPOSKALTIM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Gubernur Riau Abdul Wahid dalam operasi tangkap tangan (OTT), Senin (3/11).
“Ya,” ujar Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto saat dikonfirmasi di Jakarta. Ketua KPK Setyo Budiyanto juga membenarkan penangkapan tersebut. “Benar, sementara masih berproses,” katanya.
KPK mengamankan sekitar sepuluh orang dalam OTT itu. “Saat ini ada sekitar 10 orang yang diamankan dalam kegiatan tangkap tangan,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih, Jakarta.
Menurutnya, pihak yang ditangkap terdiri atas penyelenggara negara dan sejumlah pejabat daerah. KPK juga menyita berbagai alat bukti yang berkaitan dengan dugaan korupsi tersebut.
Lembaga antirasuah itu memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan.
Pantauan di Pekanbaru, suasana kantor dan rumah dinas Gubernur Riau tampak lengang sejak sore hari. Di Kantor Gubernur Riau di Jalan Sudirman, hanya terlihat beberapa petugas keamanan berjaga di pos depan. “Hari ini Pak Gubernur tidak tampak di kantor,” ujar salah seorang petugas.
Kegiatan Abdul Wahid terakhir tercatat pada Senin pagi, memimpin apel peringatan Hari Jadi Satpol PP dan rapat pengelolaan sampah menjadi energi listrik bersama Wali Kota Pekanbaru dan Bupati Siak Afni Zulkifli di kediaman resmi Jalan Diponegoro. Seusai kabar OTT beredar, aktivitas di kompleks rumah dinas tersebut langsung berhenti.
OTT terhadap Abdul Wahid menjadi yang keenam dilakukan KPK sepanjang 2025. Sebelumnya, lembaga itu telah menjaring berbagai pejabat dalam lima operasi lain:
Maret 2025, OTT terhadap anggota DPRD dan pejabat Dinas PUPR Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan.
Juni 2025, OTT terkait dugaan suap proyek pembangunan jalan di Dinas PUPR Provinsi Sumut dan Satker Jalan Nasional Wilayah I Sumut.
7–8 Agustus 2025, OTT di Jakarta, Kendari, dan Makassar terkait proyek RSUD Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara.
13 Agustus 2025, OTT di Jakarta mengenai dugaan suap kerja sama pengelolaan kawasan hutan.
September 2025, OTT dugaan pemerasan sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan yang menyeret Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan.
Informasi sementara menyebut, OTT terhadap Abdul Wahid dilakukan sekitar pukul 13.00 WIB dan melibatkan sejumlah pejabat, termasuk Kepala Dinas PUPR-PKPP Riau
