EKSPOSKALTIM, Samarinda – Persoalan lubang tambang kembali mendapat sorotan dari pemerintah pusat. Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Jumhur Hidayat, menyinggung masih banyaknya aktivitas pertambangan yang tidak diikuti pemulihan lingkungan setelah operasi berakhir.

Pernyataan itu disampaikan Jumhur saat menanggapi pemaparan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono, mengenai program penghijauan dan pemulihan kawasan bekas tambang di Bukit Soeharto, Kalimantan Timur, dalam rangkaian peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026, Sabtu (6/6/2026).

“Banyak sekali kegiatan penambangan tidak dikembalikan. Mudah-mudahan inisiatif bapak Kepala Otorita IKN memulihkan kembali dapat menggelitik mereka-mereka yang mendukung tambang,” kata Jumhur.

Menurut dia, eksploitasi sumber daya alam seharusnya tidak berhenti pada kegiatan produksi. Perusahaan yang memanfaatkan kawasan tambang juga memiliki tanggung jawab untuk memulihkan kembali lingkungan yang terdampak.

BACA JUGA Lubang Eks Tambang di Kaltim Makan Korban ke-52, JATAM: Mana Janji Gubernur Rudy Masud?

Jumhur menegaskan pemulihan bentang alam, kualitas tanah, dan tutupan vegetasi merupakan bagian dari kewajiban yang harus dipenuhi demi menjaga keseimbangan lingkungan dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat sekitar.

“Memang seharusnya ada hak bagi masyarakat lokal, bumi, dan lingkungan yang rusak sebaiknya dikembalikan lagi,” ujarnya.

Pernyataan tersebut muncul di tengah upaya OIKN melakukan rehabilitasi sejumlah kawasan bekas tambang di wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN), termasuk kawasan Bukit Soeharto yang selama bertahun-tahun menjadi salah satu bentang alam terdampak aktivitas ekstraktif.

Kepala OIKN Basuki Hadimuljono mengatakan rehabilitasi lahan eks tambang menjadi bagian dari strategi penataan kawasan penyangga IKN sekaligus mendukung konsep pembangunan berkelanjutan yang diusung pemerintah.

Menurut Basuki, penghijauan akan dilakukan secara bertahap pada sejumlah lahan kritis bekas tambang melalui kolaborasi OIKN, Kementerian Kehutanan, dan sejumlah perusahaan yang beroperasi di kawasan tersebut.

BACA JUGA Kejahatan Lingkungan di Kaltim: Lubang Eks Tambang Menganga Seluas 12 Lapangan Bola

Program itu juga berjalan seiring dengan transformasi ekosistem di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN. Vegetasi monokultur yang sebelumnya mendominasi kawasan secara bertahap diganti dengan tutupan hutan tropis yang lebih beragam sebagai bagian dari visi pembangunan forest city.

Basuki menyebut gerakan penanaman pohon bahkan mulai dijadikan aktivitas rutin di lingkungan IKN. Sejak 2025, kegiatan penanaman dilakukan setiap dua pekan dengan melibatkan pegawai dan berbagai unsur masyarakat.

“Penanaman pohon di IKN akan menjadi lifestyle. Sampai sekarang penanaman pohon sudah dilakukan lebih dari 19 ribu pohon dengan luas lahan lebih dari 17 hektare di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan,” katanya.

Ia menegaskan konsep kota hutan yang diusung IKN tidak hanya berbicara tentang pembangunan fisik, tetapi juga pemulihan kawasan yang sebelumnya mengalami tekanan lingkungan, termasuk lahan-lahan bekas aktivitas pertambangan. (ant)