EKSPOSKALTIM, Bontang- Sejumlah perwakilan guru pegawai negeri sipil (PNS) SMA sederajat negeri dan swasta di Kota Bontang mendatangi kediaman Wakil Ketua DPRD Kaltim Henry Pailan Tandi Payung, Kamis (27/4) siang.

Guru-guru ini curhat soal gaji dan Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP) sejak Januari hingga April yang belum dibayarkan Pemprov Kaltim.

Selain itu, kegalauan para guru bertambah karena belum diterbitkannya Surat Keputusan (SK) penetapan sebagai guru PNS di bawah tanggung jawab Pemprov Kaltim sesuai amanat Undang-Undang 23/2014 tentang pemerintah daerah.

Salah satu perwakilan guru dari SMK Negeri 2 Bontang Syahron mengatakan, meski gaji dan TTP belum dibayar, seluruh guru masih aktif mengajar di sekolah masing-masing.“Kalau bukan melihat anak-anak sebagai penerus bangsa, pasti sudah kami tinggalkan,” katanya.

Menanggapi hal itu, Henry Pailan Tandi Payung berjanji akan membantu mencari jalan keluar. Namun untuk menyelesaikan persoalan tersebut, pihaknya harus berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Kaltim terkait langkah yang akan diambil.

“Pertemuan ini akan segera kami bicarakan, mudah-mudahan ada jalan terbaik bagi kedua belah pihak," kata anggota DPRD Kaltim asal Dapil V, Bontang, Kutim dan Berau itu.

Terpisah, Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Timur Zain Taufik Nurrohman saat menghadiri rapat kerja gabungan DPRD Provinsi di Bontang mengatakan, selama ini Dinas Pendidikan Provinsi Kaltim belum mengajukan usulan terkait TTP guru PNS. Akan tetapi 20 April lalu, gubernur sudah mengusulkan untuk didahulukan pada anggaran perubahan 2017.

"Di DPRD Kaltim saat ini belum ada pembahasan, akan tetapi kami rencanakan Selasa mendatang akan kami bahas bersama pemprov terkait TTP guru PNS,” terangnya.

Dikatakan Zain, terkait hasil yang akan diterima semua tergantung kebijakan Pemprov Kaltim. Pasalnya, TTP yang dialokasikan Gubernur Kaltim sebesar Rp 1,6 juta. “Mudah-mudahan cepat selesai lah, itu harapan kami,” pungkasnya.