EKSPOSKALTIM, Jakarta - Belasan daerah di Tanah Air angkat tangan tidak sanggup membiayai Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2024.
"Dari 24 PSU, ada sekitar 16 tidak sanggup membiayai sendiri PSU," kata Wakil Ketua Komisi II DPR Dede Yusuf seusai kunjungan kerja Komisi II DPR di Gedung Sate Bandung, Kamis (6/3), dilansir Antara.
Namun Dede tidak memerinci daerah mana saja yang tidak sanggup membiayai PSU. Sementara untuk Jawa Barat dengan adanya PSU di Kabupaten Tasikmalaya, kata dia, berada dalam tingkatan aman. Di mana kebutuhan diperkirakan Rp60 miliar.
Pemprov Jabar bisa menyiapkan setengah dari anggaran Rp60 miliar. Sementara KPU dan Bawaslu Jabar masih memiliki Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) dari penyelenggaraan Pilkada 2024.
"Jadi Jawa Barat sebetulnya dalam konteks ini aman," ujar dia.
Terkait dengan cukup banyaknya daerah di Indonesia yang harus menggelar PSU, Dede menyoroti bahwa hal tersebut berawal dari lemahnya kinerja KPU di tingkat daerah.
"Kalau mau jujur, kenapa bisa PSU, lemahnya penyelenggara di bawah. Kebanyakan kan masalah ijazah, ada yang tidak cermat kalau kami katakan," jelasnya.
"Ada yang mantan narapidana itu masih lolos, itu menurut saya yang kayak gini harus kita ubah," katanya lagi.
Menurut Dede, pembiayaan PSU di 24 daerah di seluruh Indonesia diperkirakan mencapai Rp750 miliar, dan masih di luar dana pengamanan.
"Kalau plus biaya pengamanan, plus pilkada ulang, bisa mencapai Rp900 miliar sampai Rp1 triliun," ucapnya.
Soal pembiayaan PSU tersebut masih menunggu skema yang ditawarkan pemerintah. Yakni pembiayaan yang akan dibantu juga oleh pemerintah provinsi yang akan disampaikan dalam Rapat Kerja Komisi II pekan depan.
"Saya dapat informasi, pemerintah sudah siap. Salah satunya menggunakan dukungan dari pemerintah provinsi seperti hari ini," tuturnya.
Perjalanan Dinas
Setelah ditinjau ulang, Mendagri Tito Karnavian menyebut banyak pemerintah daerah yang ternyata sanggup untuk membiayai PSU dengan menggunakan APBD.
"Saya berusaha tidak dari APBN. Tadinya yang Papua mengajukan APBN, tapi tadi pagi saya rapat bahwa Papua sanggup untuk melalui APBD," kata Tito di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (7/3), dikutip dari Antara.
Tito menilai bahwa sebelumnya banyak daerah yang mengajukan penggunaan APBN untuk PSU. Namun setelah ditinjau kembali oleh pemerintah pusat, banyak daerah yang tidak efisien dalam penyusunan anggaran PSU. Seperti halnya perjalanan dinas hingga kegiatan yang tidak perlu.
"Kan sama kita, kita korek daerah. Banyak daerah yang enggak efisien daerah itu. SPJ-nya. saya minta kurangin, untuk hal-hal yang enggak perlu, makan minum yang sampai miliar-miliaran untuk PSU," kata dia.
Tito menyebutkan bahwa dari 24 daerah yang akan melaksanakan PSU, 10 daerah di antaranya sudah sanggup untuk menggunakan APBD. Sedangkan 14 daerah menyatakan tidak mampu.
Kini dari 14 daerah tersebut, enam daerah di antaranya masih menghitung kembali kemampuan APBD mereka agar diupayakan tidak menggunakan APBN. Jika kabupaten tidak mampu, APBD dari pemerintah provinsi setempat akan menjadi pendukung untuk biaya PSU.
"Kalau yang 14 (daerah) lagi dari semuanya itu, ada kira-kira enam (daerah) yang sedang menghitung lagi, yang lain nyatakan sanggup dari APBD setelah kita pelototin. Kalau dia tidak mampu, kita lihat dulu, kalau dia udah nyerah, dari APBD provinsi mem-backup," kata Tito.
