Samarinda, EKSPOSKALTIM - Rapat pembahasan Pokok-pokok Pikiran (Pokir) DPRD Kalimantan Timur bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) mendadak memanas, Senin (14/7).
Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Abdulloh, memilih walk out di tengah jalannya pertemuan, sebagai bentuk protes atas pembahasan yang dinilainya tidak berpihak pada rakyat.
Abdulloh keluar saat agenda tindak lanjut hasil reses bersama Bappeda dan BPKAD masih berlangsung. Politikus Golkar asal Balikpapan ini menyebut forum itu tak menghasilkan solusi nyata bagi aspirasi masyarakat yang diserap saat masa reses.
“Ini rapat nggak berguna. Aspirasi rakyat itu nyata, tapi malah tidak diakomodasi,” tegas Abdulloh usai meninggalkan ruangan.
Mantan ketua DPRD Balikpapan itu mengkritik tajam revisi kamus usulan pokir yang menurutnya justru membatasi ruang perjuangan wakil rakyat. Diskusi yang berlarut pada teknis administrasi dianggap mengabaikan substansi.
“Ini cuma soal kamus-kamus. Tanpa itu pun bisa. Tapi kenapa justru aspirasi rakyat dibatasi? Ini mematikan pokir,” ucapnya, dikutip dari KataKaltim.com.
Abdulloh bahkan menilai rapat-rapat sebelumnya, termasuk di Balikpapan, hanya buang waktu dan anggaran. Padahal, menurutnya, semua sudah dibahas mendalam, namun kini malah dibongkar ulang karena soal teknis format.
“Kita sudah bahas dari pagi sampai sore di Balikpapan, pakai uang negara. Sekarang mau direvisi lagi hanya gara-gara beda pandangan soal kamus. Konyol,” tegasnya.
Tak hanya keluar dari rapat, Abdulloh juga menyatakan mundur dari Panitia Khusus (Pansus) Pokir DPRD Kaltim. Ia menilai proses pembahasan sudah menyimpang dari semangat partisipatif.
“Saya ninggalin rapat dan keluar dari Pansus. Ini bukan soal pribadi. Ini soal suara rakyat yang makin dipersempit. Bahkan media nggak bisa masuk, masyarakat juga dibatasi. Terlalu teknis, terlalu rumit.”
Abdulloh juga menyoroti lambannya proses input usulan, terutama untuk hibah tempat ibadah seperti masjid dan musala. Menurutnya, hambatan administratif telah memperlambat distribusi anggaran yang justru dibutuhkan masyarakat.
“Belum dikasih duit, input aja sudah dipersulit. Padahal dijanjikan cepat. Ini kontraproduktif,” keluhnya.
Dengan nada kecewa, Abdulloh memilih menyerahkan proses pembahasan kepada anggota dewan lainnya. “Lebih baik saya mundur. Biarkan yang lain lanjutkan. Saya tidak mau ikut proses yang tidak efektif seperti ini,” tutupnya.
