Jakarta, EKSPOSKALTIM - Gelombang unjuk rasa belum reda. Jumat (29/8), jalanan di berbagai kota masih dipenuhi massa yang menyalakan kemarahan. Transportasi umum lumpuh, fasilitas publik rusak, dan penjarahan mewarnai sebagian wilayah. Jakarta bukan satu-satunya panggung; Bandung, Surabaya, Makassar, hingga Medan pun ikut bergolak.
Semua berawal dari kekecewaan publik terhadap Dewan Perwakilan Rakyat. Tuntutan yang semula terfokus pada kenaikan tunjangan, cepat berubah menjadi ledakan amarah terhadap kepolisian yang dianggap represif.
Siang hari, tensi meninggi. Massa yang dipukul mundur menjauh dari gedung, membalas dengan lemparan batu dan botol. Polisi merespons dengan gas air mata dan water cannon. Bentrokan pecah di sekitar Kementerian Kehutanan hingga kawasan Slipi.
Gedung DPR/MPR, dengan kubah hijau menyerupai kura-kura itu, sudah terlalu sering jadi saksi ketidakpuasan rakyat. Dari reformasi 1998 hingga berulang kali protes harga BBM dan revisi undang-undang kontroversial. Namun tahun ini berbeda. 2025 menandai salah satu periode paling kelam bagi lembaga yang mengklaim diri sebagai wakil rakyat.
Publik menyaksikan parade kontroversi: tunjangan jumbo, rapat diam-diam, ucapan kasar, hingga dugaan korupsi. Sinisme kian menebal saat rakyat bergulat dengan ekonomi yang terjepit, sementara para politisi mempertontonkan kemewahan dan arogansi.
Puncak kemarahan datang dari ucapan Sahroni, anggota DPR dari Partai Nasdem. Saat ditanya soal desakan masyarakat agar DPR dibubarkan, ia menyepelekan dengan menyebut itu "mental orang tolol." Pernyataan pada 22 Agustus itu sontak memantik gelombang reaksi. Seminggu berselang, Sahroni dicopot dari jabatan Wakil Ketua Komisi III DPR.
Tak berhenti di sana. Pernyataan Wakil Ketua DPR Adies Kadir semakin menambah bara. Dalam sebuah wawancara, ia blak-blakan menyebut tunjangan beras untuk anggota DPR mencapai Rp12 juta per bulan, sementara tunjangan rumah Rp50 juta. Angka yang terdengar seperti olok-olok bagi masyarakat yang tengah berhemat di tengah krisis.
Belum selesai publik mencerna itu, muncul pamer kekayaan dari anggota lain. Eko Patrio, misalnya, mengunggah rumah mewahnya yang ditaksir Rp150 miliar ke Youtube. Seolah mempertegas jurang antara rakyat dan elite.
Ironisnya, semua itu terjadi saat anggaran DPR/MPR justru kembali naik. Nota Keuangan RAPBN 2026 mencatat, alokasi MPR tahun depan menembus Rp1,05 triliun—naik 16 persen dibandingkan tahun lalu. Untuk DPR, anggaran memang turun tipis 0,6 persen menjadi Rp9,9 triliun. Tapi jika ditarik lima tahun ke belakang, anggaran DPR justru melesat 83 persen.
Jalanan pun menjawab. Amarah rakyat mengalir dari gedung kura-kura ke sudut-sudut kota, menegaskan jarak yang makin jauh antara wakil dan yang diwakili. Tahun 2025 bukan hanya catatan kelam bagi DPR, tapi juga pertanda bahwa kesabaran rakyat sudah habis.
