EKSPOSKALTIM.COM, Bontang - Tahun ini, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Bontang mengarahkan peningkatan fasilitas pendidikan, untuk rehabilitas sanitasi di lingkungan sekolah negeri.

Mengacu pada data di Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP), program rehabilitasi tahun ini menjangkau sebagian besar SMP negeri di Bontang. Dari sembilan sekolah yang ada, mayoritas telah terdata sebagai penerima kegiatan perbaikan, khususnya untuk sektor sanitasi.

Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Dikdas), Nuryadi, menyebutkan bahwa perhatian terhadap sanitasi menjadi langkah penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang sehat.

“Yang paling diutamakan adalah WC, makanya hampir semua SMP negeri di Bontang dapat rehab,” katanya, Kamis (16/4/2026).

Selama ini, kondisi fasilitas sanitasi di sejumlah sekolah dinilai masih belum memadai.

“Permasalahan yang ditemukan beragam, mulai dari kurangnya suplai air, kebersihan yang belum terjaga, hingga kerusakan pada bangunan,” sebutnya.

Meski begitu, bentuk intervensi tidak disamaratakan. Pihaknya menerapkan pola penanganan berbasis kebutuhan masing-masing sekolah.

Ada yang mendapatkan pembenahan total pada WC, sementara sekolah lain hanya dilakukan perbaikan pada bagian tertentu.

Tak hanya sanitasi, sejumlah pekerjaan lain juga ikut digarap sebagai bagian dari peningkatan sarana penunjang.

“Ada sekolah yang dipasang plafon berbahan Aluminium Composite Panel (ACP) seperti di SMPN 1, ada juga pembangunan paving block untuk memperbaiki area halaman di SMPN 3,” sebutnya.

Menurutnya, variasi pekerjaan ini menunjukkan bahwa kebijakan yang diambil lebih menitikberatkan pada kondisi nyata di lapangan, bukan sekadar pembagian anggaran secara merata.

“Supaya tepat guna, kita sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing sekolah,” jelasnya.

Penyesuaian ini dilakukan agar anggaran yang tersedia dapat dimanfaatkan secara efisien dan tepat sasaran. Terlebih, proses perencanaan masih dinamis karena adanya pergeseran yang terus diperbarui dalam sistem.
“Semua kegiatan disusun berdasarkan kebutuhan nyata di lapangan dan menyesuaikan perubahan anggaran yang ada,” tutupnya.