EKSPOSKALTIM.COM, Bontang - Guna mengurangi angka Anak Tidak Sekolah (ATS), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Bontang, membuka peluang kolaborasi dengan dunia usaha melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Disdikbud Bontang, Nuryadi Bakhtiar, mengungkapkan hal ini bisa dijadikan salah satu solusi untuk menangani anak putus sekolah.

Ia menegaskan bahwa persoalan putus sekolah tidak bisa diselesaikan secara sektoral.

Menurutnya, keterlibatan berbagai pihak menjadi kunci agar penanganan lebih efektif dan berkelanjutan.

“Skema kerja sama melalui forum Musrenbang akan dimanfaatkan untuk menghubungkan program CSR, dengan kebutuhan penanganan anak putus sekolah di daerah,” sebutnya.

Meski pendidikan tingkat SMA menjadi kewenangan pemerintah provinsi, Disdikbud Bontang tetap mengambil peran aktif.

Pasalnya, anak-anak yang terdampak tetap merupakan bagian dari warga Bontang, yang berhak mendapatkan akses pendidikan.

“Kalau dari hasil pendataan sementara, kasus putus sekolah cukup banyak ditemukan pada usia sekitar 19 tahun atau setara jenjang SMA,” ungkapnya.

Kondisi ini dinilai rawan karena dapat berdampak pada masa depan generasi muda di daerah.

Selain itu, pemerintah juga akan melakukan pemutakhiran data ATS sebagai langkah awal. Pemetaan ini penting untuk mengetahui sebaran kasus secara lebih akurat, sehingga intervensi dapat dilakukan secara tepat sasaran, termasuk melalui metode jemput bola.

Disdikbud juga berencana berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi guna memastikan langkah yang diambil selaras dengan regulasi yang berlaku.

“Yang utama adalah kita petakan dulu kondisi mereka di lapangan, termasuk kendalanya. Dari situ baru kita susun solusi bersama, agar penanganannya lebih tepat,” tutupnya.