EKSPOSKALTIM.COM, Bontang - Pemerintah Kota Bontang melakukan penyesuaian terhadap program Kartu Bontang Pintar (KBP).

Keputusan ini diambil usai dilakukan penelaahan menyeluruh terhadap efektivitas program serta kesesuaiannya dengan kebijakan yang sudah berjalan.

Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, menyebutkan bahwa hasil evaluasi menunjukkan adanya kesamaan tujuan antara KBP dengan program bantuan pendidikan yang telah lebih dulu direalisasikan dalam bentuk perlengkapan sekolah gratis.

“Kalau substansinya sama, tentu tidak perlu ada dua program dengan fungsi serupa. Itu justru berpotensi menimbulkan pemborosan anggaran,” jelasnya.

KBP sebelumnya dirancang sebagai bantuan finansial bagi siswa untuk memenuhi kebutuhan sekolah. Namun dalam perkembangannya, pemerintah menilai bantuan dalam bentuk barang seperti seragam, sepatu, dan tas lebih memberikan kepastian manfaat bagi penerima.

Selain itu, pola bantuan non-tunai dianggap lebih mudah diawasi sehingga penggunaannya benar-benar sesuai dengan kebutuhan pendidikan siswa.

Pemkot Bontang menegaskan komitmennya untuk terus mendukung akses pendidikan tanpa hambatan biaya. Fokus kebijakan diarahkan pada efektivitas program, bukan pada bentuk atau nama bantuan.

“Yang utama adalah anak-anak tetap bisa sekolah dengan layak. Program bantuan perlengkapan akan terus dilanjutkan untuk membantu meringankan beban orang tua,” ungkapnya.

Ia menegaskan, perubahan bentuk tidak mengurangi tujuan utama program, yakni membantu kebutuhan dasar pelajar.

“Bahkan, bantuan perlengkapan sekolah gratis ini sudah lebih dulu berjalan sejak awal kepemimpinan saya,” tambahnya.

Selain bantuan barang, pemerintah daerah juga tetap menyalurkan bantuan tunai kepada siswa dari keluarga kurang mampu.

Langkah ini diharapkan dapat membantu meringankan beban biaya pendidikan yang masih dirasakan sebagian masyarakat.

Neni mengklaim, jika diakumulasikan, nilai bantuan yang diberikan daerah lebih tinggi dibanding bantuan serupa dari pemerintah pusat.

“Kalau dibandingkan dengan KIP yang berkisar Rp300 ribu hingga Rp350 ribu per tahun, bantuan kita bisa mendekati Rp1 juta per siswa,” jelasnya.

Di sisi lain, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Bontang menegaskan komitmennya untuk terus mengawal pelaksanaan kebijakan tersebut agar tepat sasaran dan berkelanjutan.

“Fokus kami layanan dan program pendidikan berjalan sesuai instruksi Bunda dan yang penting bermafaat bagi anak-anak,” tandasnya.