Jakarta, EKSPOSKALTIM – Merosotnya harta kekayaan Rudy dan Hasanuddin Mas’ud, dua figur paling berkuasa di Kalimantan Timur, menjadi perbincangan luas. Lantas, apa saja yang melatarinya?

Berikut analisis dari Dr. Uhaib As’ad, pakar ilmu politik Universitas Islam Kalimantan Syekh Arsyad Al-Banjari:

Penurunan kekayaan usai pilgub, apakah ini tanda politik itu mahal?

Uhaib: “Ya bisa jadi uang itu memang sudah dipersiapkan sebagai satu amunisi menghadapi kontestasi politik lokal di Kalimantan Timur 2024 kemarin. Dan uang itu sudah bisa kita baca bahwa ini menjadi satu amunisi yang akan disebar bagi warga Kalimantan Timur.”

Menurut Uhaib, fenomena ini mencerminkan betapa mahalnya biaya politik yang harus ditanggung elite lokal. Ia menyebutnya sebagai konsekuensi dari praktik politik uang yang kerap dilakukan demi meraih kekuasaan.

“Ini artinya bahwa betapa mahalnya nilai demokrasi di negeri ini, betapa mahalnya moral politik, etika politik, demi mencapai birahi kekuasaan,” ujar doktor politik lulusan Universitas Brawijaya ini. 

Terjadi penurunan harta yang drastis, namun Hasanuddin Mas’ud tidak memberikan penjelasan apa pun ke publik. Sebagai wakil rakyat nomor satu di Kaltim, seyogyanya apa yang harus dilakukan Hasanuddin?

“Pak Hasan, Hasanuddin itu tidak memberikan satu klarifikasi atau penjelasan mengenai mengurangnya uang itu secara drastis. Tentu saja harus dipertanggungjawabkan, harus ada akuntabilitas publik. Mengapa uang itu habis?”

Uhaib menilai keengganan Hasanuddin menjelaskan kondisi kekayaannya sebagai bentuk absennya tanggung jawab moral dan politik kepada publik yang telah memilihnya. Ia menyebut bahwa publik menilai harta itu hilang karena digunakan untuk mendukung adik kandungnya sebagai calon gubernur sekaligus membiayai pencalonan dirinya sebagai caleg.

Dinasti politik keduanya begitu disorot publik. Terakhir soal penilaian Hasan kepada adiknya sendiri yang merupakan gubernur. Bagaimana cara mereka menjawab soal tudingan dinasti politik ini? Apakah salah satunya harus mundur?

“Dinasti politik sudah menjadi toxic democracy, sudah menjadi racun demokrasi. Di Indonesia ini sudah kehilangan yang namanya political ethic, moralitas politik itu sudah tidak ada. Karena di negeri ini tidak ada yang namanya negarawan.”

Uhaib membandingkan kondisi sekarang dengan era Pemilu 1955 yang menurutnya jauh lebih berintegritas. Kala itu, kata Uhaib, para kandidat adalah negarawan sejati, bukan “politisi kacangan yang diorbitkan oleh kuasa uang”.

“Hari ini adalah politik sontoloyo, politik oligarki kapitalis yang berkolaborasi dengan jaringan pemilik modal, dengan orang-orang yang memiliki kuasa, uang, dan sumber daya tambang, termasuk di Kaltim.”

Uhaib menekankan bahwa sumber daya alam, khususnya tambang, telah menjadi alat tukar dalam transaksi politik, bukan sekadar komoditas ekonomi.

“Jadi SDA tambang di Kalimantan Timur bukan saja sebagai aktivitas ekonomi bisnis, tetapi lebih jauh dari itu sudah menjadi peralatan politik tukar tambah atau politik transaksional antara penguasa, calon penguasa dan para pengusaha.”

Seruan untuk Aktor Non-Negara

Uhaib mengajak masyarakat untuk bersuara dan melawan praktik politik keluarga yang merusak tatanan kekuasaan. “Warga masyarakat harus mengkritisi kebijakan-kebijakan kepala daerah dan juga Ketua DPRD Kaltim yang tak lain adalah saudara kandungnya. Karena itu akan merusak struktur kekuasaan bila mana warga di sana diam, wartawan diam, LSM diam, akademisi diam. Ini tidak bisa dibiarkan.”

“Perlu ada kekuatan di luar lembaga formal negara, yang saya sebut sebagai non-state actor, aktor-aktor dari kekuatan masyarakat sipil,” pungkasnya.