EKSPOSKALTIM - Media sosial tengah ramai membicarakan insiden yang melibatkan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, serta Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi.
Peristiwa ini bermula dari pernyataan kontroversial Hasan terkait teror kepala babi yang diterima oleh jurnalis Tempo, Fransisca Christy Rosana (Cica).
Namun, yang lebih mencuri perhatian adalah kemunculan sebutan "Bu Teddy" yang tiba-tiba menjadi trending topic di X (Twitter).
Awal Mula "Bu Teddy" Viral
Istilah "Bu Teddy" berawal dari komentar salah satu pengguna X yang secara tidak sengaja memanggil Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, dengan sebutan "Bu".
"Bu, tolong dijapri aja Bu Teddy," tulis akun @ahi***.
Tak lama, Susi Pudjiastuti merespons dengan mengirimkan pesan pribadi kepada Letkol Teddy.
"Done," tulis Susi singkat, menandakan bahwa pesan telah dikirim.
Ketidaksengajaan ini langsung menjadi bahan candaan di media sosial. Banyak warganet yang merasa terhibur, sehingga istilah "Bu Teddy" pun viral seketika.
Insiden Teror Kepala Babi dan Respons Hasan Nasbi
Di balik momen viral ini, insiden teror kepala babi yang diterima jurnalis Tempo juga menjadi sorotan. Kepala babi tanpa telinga itu dikirim ke kantor Tempo sebagai bentuk intimidasi terhadap Fransisca dan tim investigasinya.
Namun, alih-alih menunjukkan keprihatinan, Hasan Nasbi justru memberikan respons yang dianggap meremehkan ancaman tersebut.
"Udah dimasak aja, kalau kepala babi, dimasak aja," ujarnya.
Pernyataan ini memicu kemarahan Susi Pudjiastuti. Melalui akun X miliknya, Susi mengkritik keras Hasan dan meminta Presiden Prabowo Subianto mencopotnya dari jabatan.
"Ketidaktahuan! Dia harus berhenti mewakili pemerintah berbicara di depan umum," tegasnya.
Kenaikan Pangkat Teddy Indra Wijaya Picu Kontroversi
Di tengah viralnya "Bu Teddy", muncul juga kontroversi terkait kenaikan pangkat Teddy Indra Wijaya dari mayor menjadi letnan kolonel. Kenaikan pangkat ini tertuang dalam Surat Perintah Nomor Sprin/674/II/2025 yang dikeluarkan Mabes TNI AD, berdasarkan Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/238/II/2025.
Pengamat militer Selamat Ginting mengkritik kebijakan ini, menilai bahwa Indonesia merugi karena menempatkan Teddy di posisi sipil, padahal ia lulusan sekolah militer elite di AS, termasuk Ranger School di Fort Benning.
"Dia seharusnya memimpin pasukan di lapangan, bukan bertugas membuka-tutup pintu dan pegang-pegang map," ujar Selamat Ginting.
Selamat Ginting juga membandingkan Teddy dengan Jenderal (Purn) Leonardus Benyamin Moerdani (Benny Moerdani), seorang tokoh militer legendaris Indonesia.
Ketika masih aktif di militer, Benny pernah menolak tawaran Presiden Sukarno untuk bergabung dalam Cakrabirawa, pasukan pengawal presiden.
Menurutnya, tugas seorang prajurit bukan sekadar menjaga presiden di istana, melainkan berada di medan pertempuran dan memimpin pasukan di lapangan.
Hal serupa juga dilakukan oleh Bambang Wijonarko, ajudan Presiden Sukarno, yang menolak kenaikan pangkat menjadi brigjen karena merasa belum memenuhi syarat pendidikan militer yang diperlukan.
Selamat Ginting menekankan bahwa kenaikan pangkat di TNI seharusnya sesuai aturan, bukan diberikan secara instan. Menurutnya, Teddy adalah lulusan Akmil 2011, dan berdasarkan aturan yang berlaku, kenaikan pangkat menjadi letkol seharusnya membutuhkan waktu 18–23 tahun, tergantung pada jenjang pendidikan yang sudah ditempuh.
Menurutnya, untuk menjadi letkol, seorang perwira harus melalui tahapan pendidikan militer tertentu, termasuk Diklapa 1, Diklapa 2, dan Seskoad. Berdasarkan aturan yang berlaku, Teddy seharusnya baru bisa naik pangkat menjadi letkol sekitar tahun 2034.
Imparsial: Kenaikan Pangkat Teddy Bermuatan Politis
Lembaga Imparsial menilai kenaikan pangkat Teddy tidak sesuai dengan sistem meritokrasi dan bisa melukai perasaan prajurit lain yang bertugas di lapangan.
"Kenaikan pangkat Mayor Teddy menjadi Letkol sangat politis dan tidak berdasarkan prestasi maupun sistem merit," ujar Direktur Imparsial, Ardi Manto Adiputra.
Menurutnya, keputusan ini berpotensi merusak sistem kenaikan pangkat di tubuh TNI. Oleh karena itu, Imparsial mendesak agar kenaikan pangkat Teddy dibatalkan.
