EKSPOSKALTIM, Samarinda- Diskusi dan kajian strategis nasional DPRD Kaltim dan Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhanas RI), Rabu (26/4) lalu menelurkan sejumlah usulan.
Seperti Ketua DPRD Kaltim Syahrun yang menyampaikan pentingnya prioritas pemerataan pembangunan untuk menghindari terjadinya gesekan politik yang berimbas pada sendi-sendi ketahanan nasional.
“Prioritas pembangunan harus segera dilakukan,” singkatnya.
Menurut pandangan Syahrun, potensi konflik sosial dan gesekan politik akan mengancam jika hal ini tidak dapat ditangani dengan baik. Ditambah dengan dampak akan meningkatnya angka kriminalitas.
Selain itu, ia juga mengusulkan penertiban perizinan regulasi pertambangan batu bara dan peningkatan dana bagi hasil (DBH) sektor migas di Kalimantan Timur.
“Dari beberapa usulan itu lah yang kami harapkan jadi perhatian pemerintah pusat,” kata politikus Partai Golkar ini.
Di sisi lain, Tenaga Profesional Bidang Kepemimpinan dan Manajemen Nasional Mayjen TNI (Purn) S H M Lerrick mengatakan, usulan dari anggota dewan ini nantinya akan dikaji kembali di Laboratorium Pengukuran Ketahanan Nasional sebelum disampaikan ke Presiden Republik Indonesia melalui Menteri Pertahanan.
Selain Lerrick, sejumlah pakar Lemhanas RI yang mengunjungi DPRD Kaltim adalah Tenaga Profesional Bidang Hukum dan UUD 1945 Irjen Pol (Purn) Dr Moch Rasyid Ridho, Tenaga Profesional Bidang Geo Politik dan Strategi Mayjen TNI (Purn) E Imam Maksudi, dan Tenaga Profesional Bidang Politik Dalam Negeri dan Pertahanan Mayjen TNI (Purn) Abdul Wahab Mokodongan. (adv)
