EKSPOSKALTIM.COM Balikpapan - Proses penerimaan siswa baru di SMP 22 Balikpapan ditengarai banyak diselimuti kejanggalan. Protes warga soal tidak diterimanya beberapa calon siswa melalui jalur bina lingkungan menggantung. Sekolah dinilai tidak memberikan transparansi dan membatasi informasi kepada orangtua calon siswa.  

Ketua RT 57 Yunet P, dalam pertemuan yang digelar di salah satu ruang kelas, bahkan memberikan pernyataan tegas agar 25 anak yang tidak lulus bisa diterima. “Saya mohon dengan sangat supaya bisa diterima bagaimanapun caranya,” kata Yunet, Selasa (11/7) pagi. 

Bahkan saat mediasi sehari sebelumnya, Senin (10/7), ia menyatakan bersama warga akan menutup sekolah jika tuntutan tidak dipenuhi. “Ya, mohon maaf kita akan mendirikan pos di depan sekolah,” ujarnya.  

Kepala SMP 22 Balikpapan Sudomo Pramono mengatakan, protes ini hanya karena keinginan masyarakat yang berdampingan dengan sekolah untuk dapat menyekolahkan anaknya di SMP 22. Namun dalam prosesnya, sekitar 25 anak dinyatakan tidak lulus proses seleksi.  

Menanggapi keluhan ini, kepala sekolah sempat mengadakan pertemuan tertutup dengan beberapa perwakilan warga, pengurus karang taruna dan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) setempat.  

Akan tetapi, banyak warga yang memang mengeluhkan hal tersebut tidak diperbolehkan masuk. Kericuhan kecil sempat terjadi. Warga yang merasa diabaikan menuding ada permainan di balik masalah ini.  

Terlebih ada informasi siswa yang lulus seleksi nilainya jauh lebih rendah dibanding yang tidak lulus. “Belum ada bukti, itu hanya omongan mereka saja. Secara teori, di sistem (online) tidak akan terjadi hal itu. Nilainya yang lebih tinggi pasti akan berada di atas. Itu sudah otomatis,” jawab Sudomo.  

Terkait pengurangan kuota setiap kelas dan jumlah kelas dari 7 menjadi 6 disebut Sudomo sebagai upaya mengurangi kepadatan. Disebutkan, tahun lalu jumlah siswa dalam satu kelas mencapai 40 anak dengan total 7 kelas. Tahun ini, dikurangi menjadi 6 kelas dengan jumlah per kelasnya hanya 32 anak.  

“Untuk mencapai target akademis sangat sulit, maka itu dikurangi supaya tidak terlalu banyak,” ucapnya. 

Kebijakan ini disebut berasal dari pusat dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sudomo dalam menjalankan itu menebut sudah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Balikpapan.