Menyikapi rencana aksi besar 21 April di Samarinda, Kapolda Kaltim Irjen Pol Endar Priantoro menegaskan perubahan pendekatan pengamanan.
EKSPOSKALTIM, Balikpapan - Kapolda Kaltim, Irjen Pol Endar Priantoro, mengimbau masyarakat dan elemen mahasiswa yang berencana menggelar unjuk rasa pada Selasa, 21 April 2026 mendatang, untuk menjaga kondusivitas wilayah. Kapolda menegaskan bahwa pihaknya telah menginstruksikan personel di lapangan untuk mengedepankan paradigma pelayanan ketimbang konfrontasi.
"Masyarakat jangan melihat kami sebagai musuh. Paradigma pengamanan unjuk rasa kami sudah berubah, kami hadir justru untuk melayani aspirasi itu sebagai bagian dari hak demokrasi yang wajib dijaga," ujar Irjen Pol Endar Priantoro kepada wartawan di Balikpapan, Kamis (16/5/2026).
Pernyataan ini muncul merespons gelombang rencana aksi dari aliansi masyarakat dan mahasiswa yang diprediksi akan mengerahkan ribuan massa ke Kota Samarinda. Berdasarkan surat pemberitahuan yang diterima, terdapat dua titik utama yang akan menjadi pusat konsentrasi massa, yakni Kantor DPRD Provinsi Kaltim dan Kantor Gubernur Kalimantan Timur.
Untuk mengamankan jalannya aksi tersebut, Polda Kaltim menyiagakan sedikitnya 1.900 personel gabungan yang terdiri dari unsur Polri, TNI, hingga Satpol PP. "Kami memastikan kekuatan yang dikerahkan cukup untuk menjaga stabilitas tanpa bersikap berlebihan. Fokus kami adalah mengamankan objek aksi sekaligus memastikan akses fasilitas umum bagi masyarakat luas tetap berjalan normal," jelas Kapolda.
Antisipasi Hoaks
Mengingat aksi ini melibatkan massa dalam jumlah besar, Irjen Pol Endar mewanti-wanti peserta unjuk rasa agar waspada terhadap upaya provokasi. Menurutnya, psikologi massa sangat rentan dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk menciptakan situasi anarkis yang kontraproduktif dengan tujuan awal aksi.
"Harapan saya, silakan sampaikan aspirasi dengan cara yang konstruktif dan tertib. Jangan sampai niat baik saudara-saudara dicederai oleh kepentingan negatif pihak lain yang ingin merusak kedamaian Kalimantan Timur," tegasnya.
Selain pengamanan di lapangan, Kapolda juga menyoroti peran strategis media sosial dalam membentuk persepsi publik menjelang 21 April. Tim Siber Polda Kaltim telah diinstruksikan untuk melakukan patroli rutin guna memantau penyebaran informasi yang tidak benar (hoaks).
"Kami melihat media sosial saat ini sangat strategis. Jika persepsi publik diracuni oleh informasi yang tidak benar, dampaknya bisa mengganggu struktur sosial kita. Saya minta masyarakat bijak, cek betul kebenaran informasi sebelum bereaksi," tambahnya.
Atensi Tindak Pidana
Kapolda mengingatkan reputasi Kalimantan Timur sebagai salah satu provinsi paling damai di Indonesia. Meskipun Polri menjamin kebebasan berpendapat, pihaknya tidak akan menoleransi tindakan yang mengarah pada kriminalitas atau perusakan fasilitas publik.
"Kalimantan Timur ini dikenal sangat tertib, jangan sampai dirusak oleh kepentingan sesaat. Kami akan kawal aspirasi Anda sebaik-baiknya, namun bagi siapa pun yang sengaja mengganggu ketertiban umum atau melakukan tindak pidana, tentu harus berhadapan dengan hukum," pungkas jenderal bintang dua ini.
Sekitar 4.075 warga yang tergabung dalam Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim berencana menggelar aksi pada 21 April 2026 di Kantor DPRD dan Kantor Gubernur Kaltim. Aksi yang melibatkan sedikitnya 44 organisasi ini disebut sebagai inisiatif masyarakat yang kecewa terhadap kebijakan pemerintah, dengan salah satu tuntutan utama menghentikan praktik dinasti politik dan nepotisme
