EKSPOSKALTIM.COM, Bontang - Jauh sebelum aturan pembatasan penggunaan gawai digaungkan secara nasional, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Bontang telah lebih dulu menerapkannya di lingkungan sekolah negeri.

Kini, aturan ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas), yang mulai berlaku efektif sejak 28 Maret 2026.

Regulasi tersebut mengatur pembatasan akses digital bagi anak sekaligus memperkuat perlindungan data pribadi mereka.

Kepala Disdikbud Kota Bontang, Abdu Safa Muha, menegaskan bahwa aturan larangan membawa gawai ke sekolah sudah lama diberlakukan.

“Di sekolah negeri memang sejak dulu sudah jadi kebijakan kalau tidak diperbolehkan membawa handphone. Ini kan upaya menjaga fokus belajar siswa,” ujarnya.

Namun, kebijakan tersebut tidak bersifat kaku. Dalam kondisi tertentu, siswa tetap bisa menggunakan perangkat digital apabila mendapat izin dari guru, untuk menunjang proses pembelajaran.

“Kalau memang diperlukan untuk kegiatan belajar, guru bisa memberikan izin. Tapi secara umum tetap tidak diperkenankan,” jelasnya.

Sebagai alternatif, pemerintah daerah telah menyiapkan berbagai fasilitas penunjang pembelajaran berbasis teknologi di sekolah.

Sebanyak 3000 tablet telah disalurkan, terutama untuk siswa kelas VIII dan IX tingkat SMP, serta dilengkapi dengan papan pintar atau layar interaktif di sejumlah ruang kelas.

“Sebenarnya kami tetap mengikuti perkembangan zaman, sesuai dengan bantuan yang kita salurkan, yang penting jaringan internet dan digunakan dalam pengawasan guru,” tegasnya.

Abdu Safa menilai, penggunaan teknologi tetap bisa berjalan seimbang dengan perlindungan anak dari potensi dampak negatif.

“Fasilitas sudah kami siapkan di sekolah. Anak-anak tetap bisa belajar berbasis digital tanpa harus membawa perangkat sendiri,” tutupnya.